Pajak

Karena saya dididik di sekolah Katolik, ada satu cerita yang sampai sekarang masih saya ingat. Yakni ketika Yesus ditanya apakah mereka rakyat Galilia harus membayar pajak kepada Kaisar. Waktu itu memang tanah Yudea berada dalam jajahan bangsa Romawi. Jawaban Yesus. Berikan apa yang menjadi hak kaisar dan juga berikan apa yang menjadi hak Tuhan. Jadi Yesus sendiri sudah menganjurkan untuk membayar pajak. Selain tetap tidak melalaikan kewajiban umat terhadap Tuhannya.
Dari jaman dulu pajak memang merupakan hak memungut dari negara terhadap warganya. Tanpa kecuali, bahkan dengan paksa kalau kita membaca sejarah bangsa bangsa Anglo Saxon dan Romawi sejak dulu. Rakyat yang tidak membayar pajak, disita hasil panennya dan kekayaannya.

Ketika bangsa bangsa semakin modern. Negara membutuhkan pajak sebagai sumber pemasukan cash negara. Bagi negara negara yang miskin sumber daya alam, pajak penghasilan adalah salah satu cara memungut dari warganya. Sehingga dulu banyak petenis Swedia yang memilih tinggal di daratan Eropa, untuk menghindar pajak di negerinya bisa sangat tinggi. Bisa bisa hampir separuh pendapatannya ditarik negara.
Indonesia baru mengenal pajak ‘ dalam arti sesungguhnya ‘ setelah kehabisan sumber daya alamnya sebagai sumber pemasukan periode 90 an. Sehingga pajak terus digenjot untuk menambal kas APBN. Sebelumnya siapa perduli pajak PPN atau PPH. Paling paling hanya pajak atas bunga deposito.

Namun ada hal yang membuat berbeda antara masalah pajak di negeri ini dan negara lain. Teman saya sampai sekarang menolak membayar pajak karena mengganggap negara – Indonesia – tidak berbuat apa apa terhadap rakyatnya. Jalanan masih rusak, pendidikan dan kesehatan masih tidak ditanggung. Intinya rakyat tidak melihat apa yang diberikan negara setelah memungut pajak.
Beda dengan di negara negara maju, dimana tingginya pajak berbanding lurus dengan fasilitas dan hak warga. Biaya dokter dan sekolah ditanggung, jalanan mulus serta mendapat tunjangan sosial. Jadi ada keadilan sosial yang rata. Mereka yang kaya secara tidak langsung mensubsidi mereka yang miskin.

Kebencian rakyat semakin memuncak jika melihat pat gulipat oknum pajak mensiasati pajak pajak yang dibayar untuk masuk ke dalam kantongnya. Saya yang sampai sekarang masih ‘ terpaksa ‘ bayar pajak, karena honor saya tanpa ba bi bu secara otomatis dipotong pajak, baru baru ini tetap tidak mengerti ketika konsultan pajak saya mengatakan bahwa saya masih harus membayar selisih pajak berdasarkan perhitungan progresif secara akumulatif.
Membingungkan. Dan seperti biasa saya menyerah dengan sistem ini. Itu baru urusan pajak pribadi.

Sementara pendapatan perusahaan saya – dan teman teman – sepertinya habis untuk bayar pajak. Pajak ini, pajak itu. Kalau dibebankan kepada biaya produksi, membuat harga penjualan jasa perusahaan kami menjadi sangat besar dan tidak kompetitif.
Tunggu dulu, kami yang orang film dari dulu juga sudah berteriak begitu tingginya pungutan pajak terhadap film. Barang film belum jadi sudah dibebani pajak bahan baku, pajak processing, pajak impor barang. Kalau sudah jadi ada lagi pajak tontonan. Beraneka ragam.

Banyak perusahan teman teman lainnya, yang tiba tiba kelebihan bayar pajak. Setelah dihitung hitung mereka berhak atas restitusi – pengembalian uang pajak – dari negara. Mudahkah ? Tidak juga. Negara mengatakan boleh kalian ambil kelebihan uang tapi kami harus periksa dari A sampai Z pembukuan perusahaan kalian. Bisa bisa jadi repot, menyita waktu dan bisa bisa malah dikorek korek. Intinya sebisa mungkin negara tidak membayar kembali. Walhasil . ya sudah relakan saja kelebihan bayar itu.
Atau ada kesalahan administrasi pembukuan, tiba tiba saja datang tagihan pajak sekian milyar. Teman saya ‘ terpaksa ‘ hanya membayar sekian ratus juta kepada oknum pajak, dan terbit surat bersih dari pajak.

Selalu saja ada orang orang seperti Gayus Halomoan Tambunan yang menawarkan kemudahan dalam urusan pajak. Kini pajak, disamping bea cukai menjadi instansi yang rawan dengan korupsi seperti Kejaksaan, Polisi dan Hakim. Presiden tak bisa menutup mata bahwa masalah korupsi di pajak menjadi rahasia umum. Menggelisahkan.
Ini memang oknum tapi sudah melembaga. Hampir mustahil para pimpinan instansi tidak mengetahui praktek praktek ini.

Indonesia memang tak bisa melepas sebagai negara yang paling tinggi kadar korupsinya di Asia. Sudah takdir. Barangkali harus Tuhan yang turun tangan membersihkan borok borok ini. Waktu ada upaya menyelamatkan Sodom dan Gomorah yang maksiat itu, Tuhan pernah menantang.
“ Tunjukan juga 5 orang saja yang masih baik, maka saya akan menyelamatjan kedua kota itu “.
Apakah kita tidak punya 5 orang saja pegawai pajak juga polisi, hakim,ahli hukum dan jaksa yang masih jujur di negara ini ?