Internet & Copyright ( 1 )

Jika karya tulis anda dicomot tanpa ijin, apa yang harus anda lakukan ? pertanyaan semacam ini memang menggelisahkan dan sangat menggoda untuk ditelaah lebih dalam. Sejauh apa produk perundang undangan hukum kita mencakup ke ranah dunia internet ?
Pemerintah baru akan menyiapkan Rancangan Undang Undang ( RUU ) Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan disahkan DPR, yang kini masih dalam tahap sosialisasi kepada publik dengan melibatkan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informasi. Termasuk disini pelanggaran hak cipta.
Hanya saja kapan UU ini akan disahkan belum tahu. Jika berbicara masalah pembahasan Rancangan Undang Undang di DPR bisa bisa menunggu sampai tahun jebot. Sama seperti RUU Perfilman yang sudah bertahun tahun kertasnya menumpuk jadi debu. Tentu ini berkaitan dengan vested interest para pihak yang terlibat. Tidak bisa dibandingkan dengan UU Telekomunikasi, Perbankan, Pertambangan atau investasi lain yang bisa dengan cepat digulirkan. Sudah rahasia umum, bahwa pembahasan peraturan Undang Undang di DPR erat dengan kepentingan pemain raksasa, pemilik modal dsb.
Tak aneh juga Bank Indonesia kesandung KPK, karena menggelontorkan uang 100 milyar yang diantaranya dialokasikan untuk biaya pembahasan perundang undangan di dewan. Tanda petik – uang lelah dan dana operasional.

Mengenai hak cipta selama ini merujuk pada Undang Undang No 18 tahun 2002 tentang Hak Cipta ( Selanjutnya UUHC ).

Pasal 1 UUHC,
“ Hak Cipta didefinisikan, Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku “

Sedangkan definisi Pengumuman dan Perbanyakan, dalam UUHC adalah
“ Pengumuman adalah pembacaan,penyiaran, pameran, penjualan,pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga Ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain “

“ Perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan,baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen dan temporer “

Dari rumusan diatas dilihat bahwa karya cipta identik dengan Pengumuman ( publikasi ) dan perbanyakan. Sehingga Hukum memandang hak cipta sebagai Hak atas Karya Cipta. Artinya jika belum disebarkan pada publik dan belum diperbanyak, maka Hak Cipta itu dianggap belum ada. Ini berkaitan dengan fungsi pendaftaran Karya Cipta dalam pasal 5 UUHC.
“ Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat jendral Hak Cipta, atau orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta dalam Ciptaan “

Lalu apakah para blogger harus beramai ramai mendafarkan setiap postingan atau tulisannya kepada Dirjen Hak Cipta ? tidak juga.
Ini dapat dilihat dari Pasal 35 ( 4 ) UUHC
“ Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta “

Dalam Pasal 2 ( 1 ) UUHC
“ Hak Cipta merupakan Hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku “

Artinya, pada hakekatnya hak cipta itu timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan. Secara melekat secara otomatis. Praktisi hukum – Fandi Aditya – menjelaskan, secara doktrin karya ciptaan merupakan buah pikiran dari seorang pencipta, sehingga karya tersebut harus dilihat sebagai sesuatu yang terikat kepada penciptanya. Sehingga perlindungan harus timbul dengan sendirinya tanpa perlu ada intervensi pihak manapun termasuk pemerintah. Hak Cipta harus dilihat sebagaimana kita melihat hak untuk hidup. Ini menjadi logis, karena kita tak perlu mendaftarkan diri kepada Pemerintah untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pembunuhan. Kita memiliki hak untuk hidup bukan karena kita memiliki KTP, sebagai bukti terdaftar sebagai warga negara.Namun karena hak untuk hidup memang melekat pada kita.

Mengenai pendaftaran pada Dirjen Hak Cipta, ini hanya untuk memudahkan pembuktian jika nantinya ada gugatan menyangkut karya cipta tersebut. Namun tidak menjadi masalah tanpa ada pendaftaran sepanjang kita bisa membuktikan bahwa karya cipta itu milik kita.
Apakah yang dimaksud dengan pembuktian ?

Dalam Hukum ada dalil pembuktian, baik Perdata atau Pidana.
“ Barang siapa menetapkan dalil harus membuktikan dalil tersebut “
Akibat dari dalil itu jika seorang katakanlah A mendalilkan bahwa karya tulisannya adalah miliknya dan menuduh si B telah mencurinya. Maka ia harus membuktikan bahwa itu karya ciptanya dan A juga harus membuktikan bahwa B pernah bersentuhan dan melihat karya ciptanya tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Karena ia tak bisa membuktikan bagaimana B bisa bersinggungan, maka hakim akan mengambil konklusi, bahwa A memang pencipta, tapi karena B tidak berhasil dibuktikan pernah bersinggungan. Maka dianggap B ternyata mempunyai ide yang hampir mirip atau bahkan sama dengan karya cipta A.
Dengan kata lain gugatan A akan ditolak, dan B yang dimenangkan oleh Pengadilan. Terlebih lagi si B telah menerbitkan – yang berarti telah mempublikasikan atau mendaftarkan kepada Direktor Jendral Hak Cipta.

Lalu bagaimana menyakinkan bahwa A adalah pemilik sesungguhnya. Yakni dengan pernah mempublikasi melalui internet. Kalau saja si A pernah mempublikasikan maka si A akan terbebas dari beban pembuktian atas keterkaitan B dengan karya cipta itu. Artinya secara hukum seluruh orang akan dianggap punya potensi pernah membacanya. Sebab berlaku asas Yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
Sebagai ketentuan dalam pasal 5 UUHC, kalau seseorang ingin karya ciptanya diakui oleh hukum, ia harus mempublikasikannya atau mendaftarkan karya ciptanya. Disini peranan internet sebagai media publikasi sangat membantu bagi para pencipta.
Publikasi melalui internet, baik blog,postingan, email, mailing list akan mengukuhkan hak ciptanya, karena pengarang telah melakukan UPAYA PUBLIKASI.

Dalam catatan data log web atau email akan terlihat data digital sebuah file serta tanggal publikasi tersebut. Juga tercantum identitas asli yang bisa dibuktikan sebagai identitas penulis. Alangkah baiknya jika dalam halaman web atau blog terdapat keterangan mengenai apa, siapa, kalau perlu photo diri dari penulis.
Jika diperlukan, menyiapkan sekurangnya 2 ( dua ) orang saksi di dunia internet untuk mengetahui keabsahan karya atau tulisan tersebut dan dapat menjadi saksi kemudian hari di pengadilan.

Jika semuanya dilakukan, maka Hak Hukum dari si pencipta atau pengarang telah memenuhi ketentuan dalam perundang undangan Hak Cipta. Bukti bukti ini bisa diajukan untuk menjadi bukti yang sahih bahwa ia adalah pemegang hak resmi, karena telah melakukan publikasi seperti diisyaratkan dalam pasal 1 UUHC.

*Terima kasih kepada Hermawan Pamungkas, Denny Monoarfa dan Fandi Aditya atas legal opinionnya.