Van Hohendorff

Sejak datangnya VOC sampai tahun 1705, telah membuat sekitar 111 kali perjanjian dengan kerajaan Mataram. Begitu banyak dan umumnya berkisar urusan perdagangan, dan tidak meyinggung hal hal politik. Masuk akal, karena saat itu kedudukan kompeni sebagai orang asing yang datang mencari keuntungan berniaga di tanah jawa. Baru pada perjanjian yang ke 112, barulah kompeni mulai menyinggung wilayah politik dengan menyebut “ Suatu pelanggaran terhadap VOC, Kompeni berhak menuntut di pengadilan kompeni sendiri yang telah didirikan di Semarang “. Jadi ada sebuah pengakuan terhadap juridiksi pengadilan barat saat itu.

Van Hohendorff sebagai penasehat Gubernur Jenderal Van Imhoff memiliki peran penting sebagai konseptor deal politik dengan Sri Susuhunan Paku Buwono II. Berwajah dingin, dan suka kekerasan. Van Hohendorff sudah ditempatkan berdekatan dengan Sang Raja. Ia bisa menjadi penasehat bayangan sang Raja.

Jatuhnya ibukota Kartasura karena pemberontakan pecinan membuat Sri Susuhunan menyelamatkan diri ke Ponorogo. Lagi lagi Van Hohendorff menjadi juru selamat dengan meminta Kompeni merebut kembali ibu kota Mataram. Tentu saja kegirangan yang luar biasa dari raja yang mendapatkan kembali kerjaaannya harus ditebus dengan kontrak politik. Antara lain pengangkatan Patih dan bupati bupati pesisir harus mendapat persetujuan VOC. Rakyat Mataram tidak boleh membuat perahu dan pelayaran menjadi monopoli Kompeni.

Puncak karier Van Hohendorf sebagai negoisator ulung adalah pada perjanjian 16 Desember 1749, dimana dengan mudahnya ia berhasil memaksa Sunan yang tengah sakit keras untuk menandatangi perjanjian penyerahan Negara Mataram kepada Kompeni.
“ Penyerahan Negara Mataram seutuhnya kepada Kompeni, hanya dengan syarat keturunan Baginda yang berhak naik tahkta kerajaan, turun temurun dan akan dinobatkan menjadi Raja di Mataram. Kepadanya akan diberi pinjaman Negara Mataram “.

Diberi pinjaman Negara Mataram. Bunyi klausul itu bisa begitu menyakitkan dilihat dari sudut kedaulatan Negara. Sejak saat itu Kompeni memiliki legitimasi sah menguasai Mataram, dan raja raja yang akan memerintah Mataram harus mendapatkan persetujuan dari Kompeni dalam bentuk kontrak kontrak politik. Kelak Sultan HB IX mengisahkan dalam biografinya, betapa rumit dan beratnya ia harus terpaksa menandatangani kontrak politik ini sampai akhirnya ia dinobatkan sebagai raja.

Tidak salah kalau ratusan tahun kemudian kontrak politik ini dianggap direpresentasikan dalam kontrak karya pertambangan. Hampir selama 41 tahun, UU Pertambangan menempatkan posisi perusahaan sejajar dengan Negara. Perubahan harus disetujui keduabelah pihak, Bahkan bisa jadi perusahaan lebih kuat kedudukannya dari Negara. Sehingga negara dipaksa tutup mata kalau hasil sampingan Freeport – Emas – lebih besar daripada tembaga misalnya.
Dengan disetujuinya Undang Undang baru kemarin, maka posisi Negara berubah menjadi kuat. Dia diatas perusahaan. Karena ia memangku status pemberi izin. Kalau diartikan bisa sewaktu waktu mencabut izin itu. Tidak melulu dilihat dari jumlah pemasukan yang disetorkan ke kas Negara. Ada hak adat , ulayat dan kewenangan Pemerintah daerah yang diakomodir dalam Undang undang ini juga.

Ini bukan masalah mudah. Begitu banyak kepentingan agar Undang Undang baru pertambangan ini tidak digolkan. Petualang bisnis, pemegang kekuasaan dan politisi yang selalu mendapat keuntungan dari Van Hohendorf perusahaan raksasa abad 21 ini. Konon Golkar adalah partai yang paling alot dalam perubahan undang undang ini.

Bung Karno dahulu selalu menolak untuk membuka habis areal pertambangan Indonesia. “ Biarlah kita menunggu sampai Indonesia memiliki insinyur insinyur sendiri “ begitu katanya kepada Waperdam Chaerul Saleh yang mendesak agar daerah konsensi di perluas.
Bisa dibayangkan betapa repotnya lawyer lawyer Freeport di kantor pusatnya Phoenix, Arizona saat ini mengantisipasi undang undang baru yang mengerdilkan kedudukan perusahaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan paradigma baru. Bagaimanapun juga kedaulatan Negara dan rakyat diatas segala galanya.

Pemberian izinpun bisa menjadi permainan baru. Dahulu Mataram bisa dengan mudah dikuasai karena Van Hoffendorf selalu memiliki orang orang dalam Istana yang jiwanya mudah dibeli. Mereka yang rakus dan tamak .
Kalau ini terjadi pada akhirnya peran Negara menjadi agen kapitalisme. Mengherankan Bung Karno sudah menyebutkan puluhan tahun lalu dalam eksepsinya di Pengadilan kolonial. “ Imperialisme adalah politik luar negeri yang tidak bisa dielakan dari negara Negara yang mempunyai kapitalisme keliwat matang. Yang dimaksud mereka ialah kapitalisme dengan pemusatan perusahaan perusahaan yang dijalankan sampai sejauh jauhnya “

Jadi tak salah juga kalau kita berpikir “ Mining is God’s way of saying that you’re making too much money “. Selalu saja ada kepentingan dibalik itu dan Van Hoffendorf CEO perusahaan perusahaan raksasa dengan tenang dan tersenyum menunggu saat yang tepat.