Tentang BBM Subsidi

Urusan kenaikan harga BBM lagi lagi ‘rauwis uwis ‘, terus bergulir jadi perdebatan antara jadi atau tidak karena tersandera realitas politik.. Kalau jaman Pak Harto, tak perlu pakai wacana. Cukup diumumkan Harmoko setelah Berita Nasional. bahwa harga bensin akan naik tepat pukul 00.00. Setelah pengumuman itu, puluhan mobil – jaman itu motor masih jarang – sudah mulai mengantri di SPBU di seluruh penjuru kota.
Tapi ternyata kenaikan harga bensin jaman orba yang menyesuaikan dengan harga di pasar dunia. Bukan karena pengurangan subsidi. Karena bensin tidak disubsidi. Dalam sebuah talkhow di TV merah kemarin, rezim orba ternyata hanya mensubsidi minyak tanah.
Jadi ada salah kaprah tentang hak hak yang berhak menerima subsidi selama ini.

Saya pernah menulis 5 tahun lalu tentang penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
“ subsidi yang besar dalam pos APBN bukan melulu urusan BBM. Ada pos dana talangan BLBI yang hampir 100 trilyun. Kenapa bukan itu yang dipangkas. Lalu penghematan pos anggaran negara lain, yang kecil kecil tapi bisa menjadi bukit, seperti kenaikan gaji anggota DPR setiap tahun atau luberan biaya birokrat yang sepertinya susah sekali dipotong.
Lalu penjadwalan utang luar negeri yang jumlahnya 158 trilyun. Kenapa harus takut ? negara negara Amerikan latin bisa melakukannya dan kreditor di luar negeri tetap ‘ terpaksa ‘ mengikuti skema ini.
Yenni Wahid mengusulkan pajak progressive bagi perusahaan perusahaan minyak yang sedang menikmati booming kenaikan harga minyak. Ini bisa menjadi subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan terbukti sukses di di negara negara Amerika latin.

Dalam talk shownya, ekonom Rizal Ramli mengemukakan biaya biaya mafia dan sindikat minyak yang sebenarnya sangat besar nilainya.
Kenapa Indonesia tidak membangun oil refinery. Justru industri itu dibangun oleh Singapura. Kita yang sesungguhnya pengekspor minyak mentah, malah menjadi pengimpor minyak olahan. Tidak jauh jauh, ekspor minyak kita hanya ke Singapura, kemudian diolah dan dikirim kembali ke Indonesia dengan mark up keuntungan untuk para broker. Belum cukong cukong Singapura yang memodali untuk menyelundupkan minyak subsidi dari Indonesia untuk dijual di luar negeri “

Sekarang saya berpikir, Indonesia bukan penghasil minyak yang besar. Bahkan sebentar lagi energy fosil itu akan habis. Dengan mengatasnamakan pasal 33 UUD 45, kita menuntut negara untuk mensejahterakan rakyat atas penguasaan isi bumi. Jika isi buminya sudah habis. Apakah kita masih berhak menuntut itu ?
Dosa kita adalah membiarkan mengeruk hasil bumi yang ada untuk ketamakan hari ini, lalu membiarkan generasi anak cucu kita mewarisi negeri yang habis. Hutan lindung di Kalimantan dirambah dan ditembusi jalan raya untuk hilir mudik truk truk pengangkut batu bara.

Tiba tiba saya teringat sebuah analogi menarik, dengan mengambil contoh pasar bebas ASEAN 2015. Kelak dokter, pengacara dari Malaysia akan bisa bekerja di Indonesia, demikian pula sebaliknya dosen, arsitek kita bisa mencari nafkah di Thailand. Lalu apakah buruh pekerja di jalan tol dari Singapore akan datang bekerja di Indonesia ? tentu saja tidak, karena standar upah yang berbeda. Buruh pabrik, pekerja lepas jalanan, kuli, kelas bawah dsb tidak akan terganggu lapangan pekerjaaannya. Justru kelas menengah yang paling ketakutan karena belum siap mengantisipasi pasar bebas pada tahun 2015.

Apakah selama ini rakyat kecil benar benar yang menikmati subsidi BBM. Jangan jangan justru kelas menengah ke atas ? Pengguna mobil, motor, industri pabrik dsb. Lalu apakah benar, argumen kenaikan harga BBM akan membuat rakyat kecil bertambah susah, karena akan diikuti kenaikan harga harga bahan pokok lainnya.

Membaca Kompas hari ini menarik, bahwa nasib nilai tukar rupiah yang terus merosot, karena pasar ‘ menghukum ‘ karena harga BBM yang tidak dikoreksi. Keraguan SBY dengan melempar bola BBM ke DPR. Padahal dia punya kewenangan menaikan harga BBM dengan sejumlah asumsi.
Ini sebenarnya masalah keberanian pemimpin negeri – baca SBY – untuk memutuskan. Iya apa tidak.
Jika naik, maka subsidi bisa dialihkan untuk kepentingan kesehatan, pendidikan dsb. Sementara kalau tidak. Berharap apa supaya anggaran tidak jebol. Disamping memikirkan pembangkit listrik tenaga alternative seperti nuklir atau panas bumi.

Bung Karno dulu pernah didesak untuk membuka seluruh cadangan minyak. Hanya saja dia menolak, walau ditakuti takuti bahwa nanti rakyat Indonesia akan tetap miskin, karena mengabaikan pemasukan yang besar dari minyak. Bung Karno hanya berkata, lebih baik ia menunggu Indonesia memiliki insinyur insinyur minyak sendiri, untuk membuka cadangan minyak tersebut.
SBY memang ditantang untuk mengambil sikap. Seorang pemimpin harus berjalan didepan berani mengambil keputusan. Bukan membebek menunggu sinyal dari orang orang. Benar atau salah keputusannya hanya sejarah yang akan membuktikan.

Kalau anda tanya ke saya. Biarlah harga BBM dinaikan. Sudah sekian lama kami menikmati subsidi atas nama rakyat