Sumpah ( Korupsi ) Pemuda

Keputusan menggunakan bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda tahun 1928 ternyata membuat kebingunan para peserta. Mereka yang umumnya lebih paham bahasa Belanda merasa tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Salah seorang peserta, Sogondo Djojopuspito mencoba memakai bahasa Indonesia dalam pidatonya, namun penggunaan kalimat ‘ blepotan ‘ janggal tidak sempurna malah menimbulkan kebingungan dari peserta sidang. Sementara Siti Soendari, langsung memakai Bahasa Belanda dalam pidatonya. Ia mengakui tidak bisa berbahasa Indonesia.

Ada yang jauh lebih menarik, untuk pertama kalinya para pemuda ‘ memaksa ‘ dirinya menerima bahasa Indonesia sebagai simbol perjuangan melawan penjajahan. Setidaknya bagi mereka yang tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, akhirnya meminta maaf sebelum memulai orasinya karena memakai bahasa Belanda.

Ini pengorbanan para pemuda untuk melepaskan identitas etnisnya , mencoba memakai bahasa baru yang justru asing bagi mereka. Sesederhana itu sebagai simbol komitmen pemuda untuk nasionalisme negerinya.
Saat itu cukup para pemuda bergotong royong mencari untuk memenuhi kebutuhan ‘ event organizer ‘ penyelenggaraan kongres. Maruto Nitimihadjo , sebagai mahasiswa Recht Hoge School dan ketua Club Indonesia di Kramat Raya Jakarta, ikut menyumbang sedikit dari pendapatan tambahannya mengajar kursus jurnalistik.
Muhammad Yamin karena sudah mengusulkan memakai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dalam kongres ini, Mau tidak mau, harus kerja keras sebagai ‘ volunteer ‘ menjadi penerjemah, bagi yang kurang mengerti bahasa Indonesia dengan baik.
WR Supratman juga tidak pernah berpikir, berapa honor yang harus diterima, untuk memainkan melodi ‘ Indonesia Raya ‘ didepan peserta Kongres.

Lalu yang diharapkan jika kelak negeri yang dinamakan Indonesia ini merdeka? Ketika impian para pemuda akhirnya tercapai. Tentu belum begitu dipikirkan bagaimana mengelola negeri ini demi kemakmuran rakyatnya. Apakah mereka para pemuda akan tetap tulus, ikhlas dan mengesampingkan kepentingan pribadinya dalam mengisi kemerdekaan.

Sidang kabinet di Jogja tanggal 15 Februari 1947 bisa menjadi gambaran kontradiksi yang terjadi dalam keseharian negeri yang masih muda dan bergolak itu. Saat rehat makan siang, para pelayan menghidangkan nasi goreng kepada Presiden, Wapres dan Menteri menteri kabinet. Nasi goreng jawa bikinan koki kepresidenan, tidak bertabur telur ceplok, suwiran ayam tebal tebal, udang goreng, paha ayam goreng, acar dan kerupuk sebagaimana kita lihat dalam menu nasi goreng istimewa.
Nasi goreng makanan para pemimpin bangsa itu benar benar hanya nasi yang digoreng, dengan tambahan bumbu bumbu dapur Jawa. Segalanya benar benar sederhana, pada jaman perjuangan. Namun dalam suasana ini ternyata para pemuda, pejuang dan termasuk pegawai Pemerintah – tega mengkorup jatah distribusi beras untuk rakyat.
Dalam sidang kabinet itu, kasus ini menjadi sorotan utama.
“ Meskipun diusahakan memasukan beras, tetapi jika semua orang korup, tentu rakyat tidak kebagian beras juga. Badan badan distribusi korup. Jika beras sudah sampai di Jakarta, hilang di stasiun. Jika tidak di stasiun, hilang di aparat distribusi “ kata Menteri Kemakmuran Dr. A.K Gani.

Kemerdekaan Indonesia disatu sisi membuat bangsa Indonesia menjadi serakah karena daulat resmi sebagai pemilik tanah air. Sudah cukup sekian lama kolonialisme menghisap kekayaan negeri. Kini saatnya bangsa sendiri mengambil kesempatan yang tertunda.
Kelak maraknya korupsi membuat Hatta patah arang, Dalam suratnya kepada temannya Dr. HP Jacobs tanggal 20 November 1961. Hatta menyebut, korupsi merupakan salah satu sebab saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Menurut Hatta, korupsi yang merajalela sejak tampuk tampuk perekonomian dipegang Pemerintah sendiri. Mereka para pelaku korupsi justru dulu para pemuda pemuda yang berjuang bertempur melawan Belanda. Setelah jaman berubah mereka masuk dalam partai dan sistem pemerintahan untuk memperkaya diri sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan korupsi di Indonesia saat ini terus mengalami proses dinamisasi, kaderisasi dan regenerasi. Pelaku korupsi di Indonesia sekarang semakin muda berumur di bawah 40 tahun. Angelina Sondakh, Gayus, Dana Widyatmika, Nazaruddin, Neneng, sampai Tubagus Chaeri Wardana. Mereka anak anak muda yang semestinya menjadi penggerak reformasi kini justru masuk ke dalam sistem korup. Menyuap, mengakali hukum dan serakah. Semuanya belum cukup sampai akhirnya Menteri Pemuda sendiri didakwa sebagai tersangka korupsi juga.

Barangkali kita harus menengok kembali ke Kongres Perempuan Nasional, yang digelar 2 bulan setelah Kongres Pemuda. Disini Siti Soendari mencoba memakai bahasa Indonesia dalam pidatonya. Walau terbata bata dan tetap membutuhkan penerjemah ke bahasa Belanda. Ini sebuah lompatan besar, ketika dua bulan lalu di Kongres Pemuda, ia justru mengatakan tidak bisa berbahasa Indonesia.
…. “ Oleh karena jang terseboet inilah, maka kami sebagai poetri Indonesia jang lahir dipoelau Djawa jang indah ini berani memakai bahasa Indonesia dimoeka ra’jat kita ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia, ditimboelkan oleh poetri Indonesia dan dioentoekkan bagi seloeroeh kaoem istri dan poetri Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanja ..”

Siti Soendari telah memilih melepaskan bahasa ibunya untuk sebuah langkah besar negerinya. Ia sadar hanya pemuda pemuda yang bisa melakukan saat itu. Namun ia mungkin tak pernah bisa mengerti, mengapa begitu banyak para pemuda jaman sekarang berdesak desakan di ruang tahanan KPK.

Gambar dari disini