Masih perlukah Partai Politik

Di India, korupsi berlangsung di bawah meja. Di Cina terjadi diatas meja sedangkan di Indonesia sekalian dengan mejanya – “ The Wages of Corruption “ Asia Times Online

Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko mengatakan dalam kicauan twitnya bahwa belum pernah di sebuah negera demokrasi besar, ada 2 pimpinan partai politik besar yang ditangkap dalam waktu berdekatan karena kasus korupsi .
Ini bukan kebetulan atau menganggap KPK menjalani konspirasi kepentingan penguasa. Sebuah analogi yang salah kalau Anas Urbaningrum, menganggap penetapannya sebagai tersangka sebagai rangkaian utuh, terkait sangat erat terkait dengan Kongres Partai Demokrat yang dia menangi. Dia membuat analogi “ Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan ‘.

Saya masih percaya, rasanya sebagian besar publik juga bahwa KPK tidak mungkin diintervensi. Bagaimanapun juga banyak kader partai penguasa yang ditangkap. Pembelaan Anas hanya sebagai bagian dari strategi pencitraan. Sudah lazim dalam kasus korupsi politik, tersangka atau terdakwa selalu tampil bak korban. Sebagai strategi mengaburkan pandangan publik.

Sebenarnya bukan hanya Partai Demokrat dan PKS. Sejak orde reformasi bergulir, semua partai besar mengalami kasus kasus korupsi yang melibatkan kader kadernya. Partai partai yang dekat dengan kekuasaan, memang memiliki jalan pintas untuk melakukan “ pat gulipat “ proyek Pemerintah. Tiba tiba saja partai – baca : kader – menjadi orang yang penting dan berkuasa. Jauh hari Soe Hok Gie sudah berbicara. Mereka yang idealis ketika menjadi aktivis atau mahasiswa, pada akhirnya akan tergilas begitu masuk ke dalam sistem kekuasaan.
Rakyat menjadi muak dan apatis dengan kehidupan politik. Bagaimana tidak ? Hiruk pikuk politisi DPR dan kader kader Partai yang korup membuat kita semakin bertanya tanya. Perlukah Partai Politik di negeri ini ?

Era Soeharto meminalkan peran partai dalam kehidupan politik. Sentimen anti partai politik di kalangan petinggi militer mengemuka dengan jelas dalam Seminar Angkatan Darat 1966. Seminar ini dipercaya sebagai cetak biru pembangunan politik, dan ekonomi Indonesia berikutnya dalam era orde baru. Dalam seminar ini, diusulkan agar sistem pemilu diubah dari sistem proposional menjadi sistem distrik. Motif ini bertujuan agar partai politik tidak kembali mendominasi, dan tokoh tokoh partai politik tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara.
Usul ini ditolak DPR tapi Soeharto mencari jalan tengah, yakni dengan sistem proposional yang berupa pengangkatan menjadi anggota DPR melalui jatah, yakni tentara dan wakil golongan.

Sentime anti partai ini misalnya Peraturan Pemerintah, yang melarang pegawai negeri berafiliasi dengan partai politik tapi boleh menjadi anggota Golkar. Disini Golkar tidak diposisikan sebagai Partai. Golkar, yang diciptakan oleh elite tentara, dianggap sebagai kelompok fungsional lintas sosiologi, Karena Golkar tidak berideologi, tidak punya representasi primodial, atau kelompok agama. Golkar dianggap mewakili semua. Kalaupun mau disebut, ideologi politiknya adalah Pancasila.

Hasil pemilu 1971 adalah kemenangan mutlak Golkar, dengan perolehan suara 65 %. Ini dimungkinkan dengan segala rekayasa politik. Partai politik hanya boleh berhubungan sampai Kabupaten, sementara Golkar boleh bersentuhan langsung sampai RT / RW. Beberapa vote getter atau tokoh partai tertentu dilarang untuk kampanye. Hal yang terjadi pada tokoh tokoh Partai Nasional Indonesia.

Hasil akhir pemilu 1971 adalah tergerusnya kekuasaan partai politik, sampai penyederhaan sistem kepartaian, dengan cara sewenang wenang. Partai berlatar belakang Islam disatukan jadi PPP. Kemudian partai nasionalis dan berlatar belakang non Islam, disatukan jadi PDI. Mereka sebagai oposisi dalam tanda kutip, tidak memiliki akses atau jatah Departemen Pemerintah.

Sekian waktu, para petinggi Partai ( PPP adan PDI ) adalah orang orang yang swasta. Mereka bekerja dan memiliki penghasilan cukup. Saya pernah ke rumah Soeryadi, ketua PDI yg terletak di Jalan Grinting, dekat radio dalam. Jalannya kecil, dan rumah kecil. Biasa saja. Jangan bandingkan dengan rumah ketua Partai jaman sekarang.
Saya juga pernah ke rumah Om Sabam Sirait, di daerah tanah kusir. Waktu itu jalanan kampung, dan rumahnya tidak ada plafon. Jadi terlihat gentingnya.

Namun cara Soeharto menciptakan politik nasional yang lebih stabil ternyata berujung pada runtuhnya rezim. Begitu rezim tumbang muncul ratusan partai politik. Euforia berlebihan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Orde reformasi memberikan jatah kepada partai partai untuk masuk dalam kekuasaan. Bagi bagi Departemen dan lembaga Pemerintah. DPR menjadi lebih ‘ bergigi ‘ karena hubungan dengan pejabat yangg juga kader partai.
Siapa yang perduli menjadi anggota DPR pada masa orde baru ? selain hanya menjadi tukang stempel. Juga tidak punya akses politik.
Sekarang semua berlomba lomba menjadi anggota partai, sekaligus anggota parlemen. Syukur syukur bisa melompat jadi Menteri. Karena dengan alasan stabilitas politik juga. Partai penguasa – karena tidak pernah menang mutlak di pemilu – tidak mau mengambil resiko menguasai sendiri mesin politik.

Semua kepalsuan ini membuat pertanyaan. Ada yang salah dengan sistem kepartaian kita ? Ketika hampir semua tersangkut kasus korupsi. Tak mungkin kita menghapus partai, dalam arti membonsai seperti yang dilakukan orde baru. Tak terbayangkan sebuah negara besar dan demokratis, tanpa kehadiran partai politik yang kuat. Tapi kita sudah muak.
Sementara tentu saja. SBY sedang sibuk menyiapkan tangkisan tentang tudingan Anas. “Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan. Ini baru awal dari langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman berikutnya yang akan kita buka dan kita baca bersama untuk kebaikan kita bersama “

Tanya Kenapa ?