Sulaiman

Kisah Nabi Sulaiman selalu diulang ulang saat menceritakan bagaimana dengan bijaknya selalu menemukan solusi hukum atas keadilan yang dicari cari rakyatnya. Ketika seorang ibu menghadapinya dan meminta keadilan karena seorang ibu lain telah menukar bayinya dengan bayi yang sudah mati. Sang Baginda pun bersabda dengan memberikan solusi dengan ‘ membagi dua ‘ bayi itu untuk menentukan siapa ibu sesungguhnya.
Kita tahu akhir cerita ini, dan jauh ribuan tahun sebelum jaman sekarang, ternyata hukum sudah melakukan terobosan untuk menemukan keadilan.

Sedemikian sulitkah mencari keadilan ? Ini bukan sebuah cerita khayal dari Fransz Kafka, seorang penulis Ceko keturunan Yahudi. Tentang seorang yang mendatangi pintu gedung hukum, dan bertanya kepada penjaga apakah ia bisa menemui sang keadilan. Si penjaga, dengan gagahnya – karena ia melindungi gedung hukum – serta segala wibawanya, mengatakan bahwa mungkin ia harus menunggu.

Orang itu terus menunggu sampai bertahun tahun, sampai ia tua, lemah dan matanya rabun. Di pintu itu ia tetap terpekur, sampai akhirnya mati. Sebelum mati, Kafka menuliskan. Ada sebuah cahaya yang tak pernah mati, mengalir dari dalam pintu hukum itu. Ini mungkin sebuah satire yang mengejek hukum itu sendiri. Orang itu tak pernah menemukan keadilan yang sebenarnya, hanya sejengkal dibalik pintu besar itu. Tertutup oleh kekuasaan.

Ketika suara rakyat mendorong dorong agar pintu hukum itu dibuka. Mencengangkan, Presiden kita, SBY masih saja terpekur di balik pintu hukum yang dijaga ketat oleh aparatnya. Ia hanya menunggu dan selalu ragu. Apakah hukum ini merupakan jawaban atas keadilan yang ditunggu tunggu rakyat.

Prof. Sacipto Rahardjo menulis dalam rubriknya di harian KOMPAS , bahwa pekerjaan hukum bukan semata melakukan rule making ( membuat dan menjalankan ) tetapi juga – dalam keadaan tertentu – melakukan terobosan. Rule breaking.
Dengan dinamika tuntutan yang sedemikan besar dari rakyat tentang rasa keadilan yang terciderai dalam kasus perseteruan Bibit Chandra dan Polisi/ Kejaksaan di pihak lain. Presiden bisa menjadi langkah terakhir untuk melakukan tindakan progresif. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan kita dari ‘ belenggu kerangkeng hukum ‘. Kita membutuhkan hukum, tetapi jangan sampai hukum justru membelenggu kita.

Jangan paksa saya. Sang Presiden memang menolak menjadi juru taksir sebuah kebenaran. Ia terus mengelak. Sepertinya SBY kelihatan bijak dengan bersembunyi dalam doktrin trias politica, bahwa tidak semestinya eksekutif memasuki pagar yudikatif.
Tapi ia lupa, bahwa rakyat yang telah memilihnya kemarin, tak melulu harus mengerti konsep konsep teori politik Montesque. Mereka butuh jawaban keadilan, hari ini juga. Bahwa keadilan tak harus sedemikian rumitnya untuk dinalar dengan akal sehat.
Demi kemashalatan umum dan publik, sebagai pemegang amanat rakyat. Seorang Presiden bisa mengenyampingkan teori teori kolot tentang etika politik.

Ada pameo di kalangan para hakim, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada khilaf menghukum orang yang tak bersalah. Persoalan dan hiruk pikuk tonil sandiwara yang begitu menyita perhatian publik, sudah bukan urusan hukum semata. Ini sudah menjelma menjadi issue politik dan bernegara, karena harus memenuhi ekspektasi rasa keadilan yang dituntut publik.

Seberapa berani SBY akan memenuhi tuntutan publik ? Semoga ia berani berkaca bahwa sejarah selalu mengajarkan hal yang sama. Ketika arus kekuatan rakyat tersumbat, ia akan merobohkan kesewenang wenangan. Apapun bentuknya.
Memang tidak mudah menjadi bijak seperti Nabi Sulaiman. Tetapi sangat mudah untuk mengerti bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan.