Urusan Kawin dan KPK

Kita harus sepakat bahwa ada segi positifnya dari reformasi dan turunnya Soeharto. Ada hal – yang tadinya tabu dan terlarang bagi pejabat publik – kini menjadi ruang pribadi yang tak bisa digugat. Misalnya masalah perkawinan.
Jaman Pak Harto , ada PP 10 yang justru mengatur hal hal seperti ini. Terus terang campur tangan sang istri , Bu Tien sangat terasa kental disini, Beberapa pejabat gagal jadi Panglima, Menteri bahkan Wapres karena kawin lagi. Jika Ketua MPR ada dalam jaman Orde baru, mungkin tak akan mendapat ijin menikah dari Pak Harto, karena bisa dianggap terlalu cepat menikah lagi. Baru 4 bulan yang lalu sang istri meninggal, kini sudah duduk di pelaminan lagi. Kurang elok, kata Bu Tien.
Walau secara hukum Islam ini sah sah saja. Wong manten halal dan sesuai ajaran agama kok dipersoalkan. Tapi Bu Tien memiliki persepsi lain. Dia selalu melihat dari sisi wanita. Jika ada istri yang dimadu, silahkan mengadu ke pimpinannya. Dijamin pangkat eselonnya tidak naik naik atau digeser dari jabatannya.
Itu dulu. Sekarang jaman sudah berubah. Urusan kawin, istri muda, poligami adalah ruang privat. Setidaknya ini menguntungkan bagi laki laki.

Lalu ada hal lain, yakni KPK. Kita juga harus angkat topi dengan hasil kerja KPK selama ini, walau ada kesan tebang pilih. Jaman orde baru hampir mustahil dandim atau Bupati masuk penjara. Sekarang jangankan Kolonel. Keluarga mantan Presiden, Jenderal, Gubernur, Menteri bisa bisa saja digiring ke dalam bui.

Urusan KPK tidak hanya menyidik atau menjebak para anggota Dewan atau pejabat Pemerintah lainnya. Ia juga masuk ke dalam urusan kado dari perkawinan pejabat publik. Jadi Hidayat Nur Wahid dan Diana Abbas Thalib tidak bisa seenaknya membuka kado dan memeriksa jumlah angpao yang diterima. Mereka harus membiarkan petugas KPK yang membuka satu persatu kado serta mengecek jumlah uang angpao yang diterima.
Padahal bagi penganten baru, membuka kado bersama sama di pagi hari yang cerah sungguh kegiatan yang menyenangkan.

Tapi bagaimana jika anak pejabat publik yang menikah ? Dengar dengar KPK akan menyambangi Sri Sultan HB X untuk meminta ijin membongkar kado dan angpao yang diterima anak dan menantunya. Bukankah mereka bukan pejabat publik? Betul, tetapi semua orang tahu undangan yang datang pasti melihat sang ayah yang gubernur.
Tapi kok perkawinan anak SBY dengan sang model tidak diutak atik KPK. Ya, itu yang mungkin dinamakan masih tebang pilih.
Tidak ada yang sempurna memang. Setidaknya kita mesti besyukur sudah ada pemberdayaan agar orang jera dan tidak seenaknya menjadi pejabat publik.
Kalau sudah begini semestinya reformasi mesti diakui ada hasilnya. Setuju ?