Tentang kue yang dinamakan Indonesia

Pani ( 25 tahun ), seorang pemuda dayak Ngaju yang tinggal di sekitar Manggu, Kalimantan Tengah. Sehari hari ia bekerja menyadap karet di hutan yang disetor kepada pengumpulnya. Tapi untuk beberapa hari ia berhenti bekerja, karena menjalani side job, pekerjaan sampingan sebagai extra talent dalam produksi syuting saya di Kalimantan.

Perjalanan ke Kalimantan ini benar membuka mata hati tentang apa yang terjadi di negeri ini. Dengan total perjalanan sebelumnya, kurang lebih 2 minggu team kami menjejahi keluar masuk hutan mulai dari Kalimantan Tengah, Selatan sampai ke timur.

Sebagai ilustrasi untuk mencapai Manggu, kami harus menempuh perjalanan dengan mobil selama 5 jam dari Palangkaraya. Itupun harus dua kali menyeberangi sungai. Apa yang kita lihat selain secuil hutan tersisa serta tanah yang kosong menyisakan akar dan bekas pokok pohon. Truk truk logging mengangkut kayu hilir mudik dengan kecepatan tinggi menembus hutan. Meninggalkan pertanyaan besar pada orang seperti Pani. Apa yang terjadi kelak ketika hutan ini habis.
Disela sela syuting, Pani mengeluh tentang tanah adatnya yang tercabut karena masuk dalam kawasan eksplorasi perusahaan kayu. Ia tambah sulit melihat burung Enggang, yang semakin terdesak karena hutannya yang menipis.

Kini kue yang dinamakan Indonesia sudah semakin habis. Selama puluhan tahun tanah Indonesia yang diaduk aduk, dibongkar dan dibagi bagi untuk elite. Menyisakan potret buram tentang salah urus di negeri ini, karena mengabaikan amanat konstitusi , bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam buku “ The New Ruller of the World “, John Pilger menggambarkan konferensi di Geneva, Swiss November tahun 1967. Dikatakan, Menyusul diperolehnya hadiah terbesar ( baca : turunnya Bung Karno ). The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa yang dalam waktu 3 hari merancang mengambil alih kekayaan Indonesia.

Para pesertanya terdiri kapitalis kapitalis paling berkuasa di dunia seeprti David Rocklefeller, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Bristish Leyland, American Express, Goodyear, Siemens, US Steel, International Paper Corporation, AT & T, Caltex, perusahaan minyak, perbankan dan industri pertambangan lainnya.
Diseberang meja, duduk peserta dari Indonesia, yakni para ekonom ekonom top serta perantara – Jenderal Ibnu Soetowo – yang menghubungkan para industrialis barat dengan Soeharto, pemimpin baru Indonesia. Ibnu Soetowo yang saat itu sebagai Menteri Pertambangan & Perminyakan diperkenalkan kepada korporasi asing melalui Julius Tahija.

Suasana konferensi ini kelihatan posisi Indonesia yang berat sebelah. Situasi perekonomian Indonesia yang berantakan, membuat pilihan negosiasi yang terbatas. Ditambah para juru runding pihak Indonesia, terdiri dari teknokrat dan lawyer yang belum berpengalaman berhadapan dengan lawyer korporasi yang banyak makan asam garam transaksi.

Kalaupun ada lawyer Indonesia yang ‘ mumpuni ‘ dia sudah dihire oleh para korporasi, seperti Ali Budiardjo yang disodorkan Julius Tahija untuk membantu perundingan Freeport. Kelak Ali Budiardjo menjadi presiden direktur Freeport. Sebagaimana Julius Tahija yang menjadi orang nomor satu di Caltex tahun 66 karena dukungan Ibnu Sutowo dan Soeharto, setelah Angkatan Darat memveto usulan menasionalisasi Caltex pada akhir 1965.

Para CEO CEO korporasi ini sudah mempunyai amunisi, yakni UU Penanaman Modal Asing 1967 yang sangat pro investor. UU yang ditandatangani bulan April 1967 dibuat terburu buru dan langsung disodorkan ke Jenderal Soeharto.
Saat itu Rocklefeller banyak mendiktekan klausul klausul Undang Undang ini yang sangat menguntungkan mereka. Ia sudah berperan seperti Gubernur Van Imhoff yang menyodorkan Perjanjian Ponorogo kepada Mataram tahun 1743. Jika waktu itu VOC bisa memaksa Mataram untuk tidak berlayar atau membuat kapal. UU PMA juga memaksa pembebasan pajak untuk jangka waktu 5 tahun pertama.

Walhasil dalam 3 hari itu Indonesia dibagi bagi untuk para korporasi asing. Freeport mendapat bukit tembaga di Papua ( walau penghasilan terbesarnya justru dari emas ), sebuah konsorsium Eropa mendapatkan nikel. Raksasa Alcoa mendapatkan bauksit. Sekelompok perusahaan Amerika, Eropa dan Jepang mendapatkan kayu kayu dari hutan di Sumatera dan Kalimantan. Masih banyak lagi. Pembagian ini sangat rinci dan tidak menyisakan daerah konsensi kosong.

Kalimantan bukan yang dulu lagi ketika Bung Karno pernah mencanangkan sebagai centre of Indonesia. Pemikiran visionernya sudah menyebut untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya.

Kalimantan kini tinggal sebuah mimpi buruk. Pani bisa mengatakan, orang orang Jakarta dan orang asing menguras habis tanahnya.
Di Kalimantan Selatan, Tanah bolong bolong karena penambangan batubara dan debu debu jalanan yang menyesakan udara. Di Kalimantan Timur, sebuah jalan dibuat untuk menuju kawasan pertambangan batubara yang menembus kawasan konservasi tropical rain forest sekitar Bukit Bangkiray. Di tanah penghasil minyak ini pula, pemandangan antrian BBM mengular adalah biasa.

Kita bisa mencemooh Hugo Chavez karena keberaniannya menasioalisasi perusahaan perusahaan asing. Alasannya karena bisa menghambat investasi. Padahal kita lupa, ketika hari ‘ itu “ tiba. Kita sudah tidak punya apa apa lagi untuk dikelola. Dulu Bung Karno hanya mau membuka sekitar 25 % dari kapasitas produksi minyak kita. Alasannya. Tunggu sampai kita memiliki insinyur insinyur minyak sendiri. Artinya ia memikirkan bahwa hasil tambang ini semestinya dinikmati rakyat Indonesia sendiri. Kini beranikah kita menggugat Freeport yang sudah 43 tahun menguras kekayaan emas dan tembaga di Papua.

Pebruari 1976, ketika produksi minyak Caltex masih hampir sejuta barel sehari, kita sudah ketakutan meminta Caltex memberi potongan satu dollar dari keuntungan Caltex yang waktu itu masih AS $ 2,30 untuk setiap barrel minyak yang mereka hasilkan.
Kini kita juga tak punya gigi untuk meminta jatah yang lebih baik dari Freeport. Jangankan meminta jatah dari 90,64 persen saham mereka untuk dialihkan ke dalam negeri. Membayangkan merevisi perjanjian kontrak karya saja, kita tidak berani.
Sampai kapan semua ini ? Tidak tahu. Kalau sudah begini, siapa bilang kita sudah merdeka ?