“ Demokrasi dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin pemimpin politik “ ( Bung Hatta ‘ Demokrasi Kita – 1966 )
Atas nama demokrasi kita bertengkar. DPR terbelah dengan versi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Partai partai politik masih belum selesai merumuskan susunan alat kelengkapan Dewan. Koalisi Merah Putih yang mendapat justifikasi UU MD3 yang memperbolehkan menguasai parlemen berdasarkan sistem paket, merasa tak perlu mengajak unsur Koalisi Indonesia Hebat. Sementara Koalisi partai partai pendukung Kabinet Jokowi – JK, merasa tidak adil dengan tidak ada perwakilan koalisi mereka dalam pimpinan Dewan. Bukankah mereka memiliki jumlah suara yang tidak kecil.
Ini membuat bukan saja anggota DPR, staff ahli dan sekretaris belum menerima gaji. Tetapi dalam konteks yang lebih luas. Para politisi melupakan bahwa rakyat di luar sana memperhatikan dan geleng geleng melihat baku hantam ini. Parlemen kita lupa bahwa kepentingan rakyat lah diatas segala-galanya. Res Republica. Demi kepentingan umum.
Lalu atas nama demokrasi juga kita bertengkar tentang pencantuman nama agama dalam kolom di KTP. Apakah ini juga hak warga dalam demokrasi ? Mereka yang tidak setuju dengan pengosongan agamanya dalam kolom agama menuding ini bagian sistematis untuk menghapuskan KeTuhanan dalam ruang hajat hidup warga negara. Demokrasi yang kebablasan. Apa kita mau dibawa menjadi Atheis ?
Sementara yang mendukung hak tidak mencantumkan nama agama, mengatakan apa urgensinya mencantumkan agama. Hak asasi kita untuk memilih agama masing masing. Praktek Islam KTP menjadi stigma yang menunjukan, agama hanya menjadi stempel, bukan nafas hidup mereka sendiri. Bahkan dalam UU No 24 tahun 2013 pasal 64 ayat 5 memang disebutkan penganut Kepercayaan boleh saja tidak mencantumkan dalam kolom agama.
Negara ternyata memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk menentukan isi kolom agama dalam KTP. Bukan harus mengacu pada 6 agama yang dianggap resmi.