Hoegeng

Suatu hari di bulan September 1971, setelah Hoegeng Iman Santoso dicopot sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto. Ia mengembalikan semua barang barang inventaris milik dinas termasuk peralatan radio dan mobil.
Jend Pol. M Hassan yang menggantikannya menemuinya.
“ Kamu kok gila gilan, semua barang kamu kembalikan ? “.
“ Habis khan bukan punya saya “ Jawabnya.
Hoegeng juga mengatakan kalau ia naik bis kota saja untuk kemana mana. Sang Kapolri pengganti tak sampai hati, sehingga memaksa untuk meminjamkan mobil kepadanya.

Ini memang bukan cerita khayal tentang integritas seorang pejabat publik di Indonesia, bahwa di negeri ini pernah ada orang mengangkat kejujuran di atas segala galanya.
Jauh sebelumnya, ketika masih menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi – sekarang Dirjen – Hoegeng pernah mengusir seorang pengusaha asal Aceh kesayangan Bung Karno. Waktu itu pengusaha besar itu meminta paspor diplomatik, dengan iming iming akan memberi uang jatah bulanan kepada Hoegeng.
Kelak, dalam sebuah pertemuan di Istana, si pengusaha itu berusaha memberi impresi kepada Hoegeng bahwa ia dekat dengan Bung Karno. Tapi Hoegeng tak perduli, ia langsung mengatakan di depan presiden bahwa, orang itu hendak menyogoknya. Serta merta, Bung Karno memarahi habis habisan di depan Hoegeng.

Jabatan Kapolri yang disandangnya memang membuatnya menjadi penegak hukum kebijakannya yang tegas dan tanpa pandang bulu. Bandar judi disikat sampai Roby Tjahyadi tokoh penyelundup mobil kelas kakap yang ditangkapi.
Konon bisik bisik, jabatan Kapolri dicopot karena pertautan Robby Tjahyadi dengan peranan para petinggi di republik.

Hoegeng memang selalu dianggap controversial. Siapa yang tahu, justru tahun 1971, ia sudah mengeluarkan peraturan bahwa pengemudi motor wajib memakai helm dan penumpang sepeda moto di belakang harus mengangkang, tidak boleh menyamping duduknya. Waktu itu kebijakannya justru dipermasalahkan oleh sebagian orang karena jaman itu memakai helm belum lazim.
Sebagian praktisi hukum dan orang menyerangnya, karena mengganggap peraturan itu harus keluar dari badan legislative DPR, bukan dari Kepolisian. Walau kebijakan ini di dukung Gubernur Ali Sadikin, namun lagi lagi petinggi militer di Departemen Hankam, menganggap Hoegeng mencari popularitas. Sesuatu yang mempercepat kejatuhannya.
Kelak lebih dari 25 tahun kemudian, kebijakan memakai helm baru di Undang Undangkan menjadi peraturan hukum.

Menarik. Apa yang dilakukan Kapolri saat itu bisa jadi seperti tamparan ketika hampir empat puluh tahun kedepan – saat ini – Polisi masih berkutat dengan masalah citra buruk, seperti korupsi dan ketertutupan lembaga Polisi.
Coba lihat langkah pokok Hoegeng. Menegakkan kembali citra polisi di tengah masyarakat sehingga mendapat simpati. Salah satunya dengan cara melakukan keterbukaan, termasuk dengan pers Indonesia.
Pemberitaan pers Indonesia tentang polisi, bahkan gagasan tentang kepolisian sebenarnya merupakan buku harian terbuka Polri. Tak ada yang disembunyikan untuk masyarakat Indonesia dan Pers. Sehingga dari sana akan mendapat potret diri yang jujur. Sungguh pemikiran yang terlalu advance untuk jamannya.

Dalam perjalanannya, Hoegeng justru menyadari bahwa yang paling berat dalam penegakan hukum ini adalah tekanan dan ‘ dikeroyok ‘ oleh teman temannya sendiri. Para pejabat Kejaksaan, Tentara dan anggota Kepolisian juga. Banyak kasus dimana ia justru berhadapan dengan teman temannya sendiri yang meminta agar kasus itu tidak diperkarakan.

Alkisah, seorang wanita keturunan Tionghoa asal Makasar suatu saat menemuinya. Memohon agar kasus penggelapannya bisa di deponir. Tak mempan dengan menawari Hoegeng sebuah Mercedes. Ia mengirimi berbagai barang mewah – waktu itu – seperti mesin cuci, peralatan elektronik, pakaian mahal ke rumah.
Hoegeng dan istrinya, Merry, menutup peti peti itu kembali dan mengirimnya kembali ke alamat pengirim.
Terakhir sang wanita menggunakan relasinya, yang para penegak hukum pejabat publik sendiri yang mendatangi Kapolri. Mereka meminta Hoegeng tidak memproses si wanita, dengan alasan si wanita sudah banyak membantu para penegak hukum termasuk dari kepolisian sendiri.
Suatu kenyataan yang menyedihkan.

Saya tidak tahu apakah potret para pendahulu Kapolri tegak dipasang di gedung Kepolisian. Khususnya potret Jend. Hoegeng Iman Santoso. Setidaknya bisa memberikan nyala inspirasi kepada polisi generasi penerus, dalam menjadi penjaga tiang kebenaran dan kejujuran penegakan hukum.
Hoegeng memang tak pernah menikmati apa yang disebut sebagai hak hak pejabat negara . Walau dengan statusnya sebagai Jenderal Polisi. Ia menolak untuk ditempatkan Presiden Soeharto menjadi duta besar di Belgia,dan memilih pensiun dini dalam usia 50 tahun.
Sisa waktunya dihabisi bermain musik dan bernyanyi ‘ Hawaian Seniors ‘ di TVRI, sampai suatu saat di tahun 1980 ia mendapat telpon bahwa acaranya di Televisi juga harus dihentikan.
Alasan karena ia mendatangani Petisi 50 bersama para penentang politik Soeharto waktu itu. Untuk lebih selama sepuluh tahun, hak hak warga negara dan konstitusionalnya di cekal. Lengkap sudah keterasingannya.
Memang susah menjadi orang yang jujur dan tegas dalam prinsip. Ia akan terbuang secara sia sia dengan sistem di negeri ini.

disadur dari Hoegeng, Polisi : Idaman & Kenyataan