Boscha

Karel Albert Rudolf Boscha, dikenal sebagi Boscha tiba di Indonesia tahun 1887 dan mempelajari teh di Sukabumi sebelum menjabat sebagai direktur kebun teh Malabar di Pangalengan – Jawa Barat mulai tahun 1896 sampai wafatnya tahun 1928.
Ia merupakan representasi pemilik modal yang membuka usaha perkebunan di negeri jajahan sekaligus segelintir bangsa Belanda yang berhasil menjalankan politik balas budi dengan bangsa jajahannya.
Ia membangun sekolah pada tahun 1913 berlokasi di kebun teh sebagai sarana pendidikan bagi putra-putri karyawan perkebunan.
Boscha tidak hanya dikenal di dunia budidaya teh. Ia banyak menyumbangkan pikiran, tenaga, dan dana bagi kepentingan-kepentingan sosial dan pembangunan kota Bandung, seperti Observatorium Bintang Boscha di Lembang, Bala Keselamatan di Jl. Jawa, sekolah bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara, Telefoon Maatschappij voor Bandung en Preanger (kini PT INTI), serta kompleks Nederlands-Indische Jaarbeurs yang kini menjadi kantor kodam.

Ia menjadi ketua Biro Spesialis Teh (tahun 1910) dan ketua Pertanian Percobaan (tahun 1917) dan anggota dewan penyantun untuk Tehnische Hogerschool (kini ITB) sampai tahun 1928. Ia pula yang mendirikan Institut Kanker dan yang pertama memperkenalkan satuan hektar dan kilometer untuk menggantikan satuan tradisional pal dan bahu. Atas jasa-jasanya, ia diangkat sebagai warga kehormatan kota Bandung dan kini namanya diabadikan pula sebagai nama sebuah jalan di utara Bandung.

Ketika Undang Undang Agraria dan Undang Undang Tanaman Tebu disahkan oleh Staten General di Negeri Belanda tahun 1870, menjadi pintu gerbang penanaman modal dan pembukaan perkebunan dalam skala besar oleh perseorangan. Ini sekaligus menghilangkan peran VOC – yang selama ini bertindak atas nama negara, – dan membagi daerah jajahan terhadap konglomerat pemodal kuat. Ini ditambah dengan politik pintu terbuka tahun 1905 yang memperbolehkan masuknya modal asing lainnya selain Belanda.
Bung Karno dalam pledoi pembelaannya di depan pengadilan kolonial Belanda tahun 1930 menyebutnya sebagai Imperialisme modern. Lebih jauh ia membagi imperialisme modern dengan empat ciri :
1. Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal hidup.
2. Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal bekal untuk pabrik Eropa.
3. Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang barang hasil dan macam macam Industri asing.
4. Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal asing yang ratusan dan ribuan jutaan rupiah besarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, “ Bukan saja modal Belanda, tetapi sejak adanya ‘ opendeur politiek ‘ juga modal Inggris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal lain lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini jadi Internasional karenanya “.
Mereka para pemilik perkebunan, pabrik gula, kereta api dan sebagainya, mendapat kemudahan dan insentif dari pemerintah kolonial sebagai kroni kroni.
Charles Walker Kinloch, dalam catatan perjalanannya ke tanah Jawa tahun 1852 menulis tentang perkebunan teh milik Brumsteede, seorang Belanda di daerah Tjembooliyut – Ciembeluit – dekat Bandung. Dari setiap pound teh yang dikirimkan ke Pemerintah kolonial, ia menerima 75 cents sementara biaya yang dikeluarkan dari setiap pound teh tadi hanya 45 cents. Jadi ia sudah mengantongi keuntungan 30 cents setiap poundnya.

Menakjubkan, pemikiran Soekarno yang visioner ini masih relevan hampir 70 tahun ke depan. Bedanya, penjajahan bukan oleh bangsa asing, tetapi dilakukan dengan sistematis oleh bangsa sendiri. Sebuah gambar karikatur menarik dari majalah Tempo menggambarkan beberapa konglomerat sambil memegang pisau bersiap membagi sebuah kue tart bernama Indonesia. Pertanyaannya, apa yang menjadi kontribusi mereka bagi rakyat sekitarnya. Selain proses kemiskinan,kerusakan alam, penindasan dan pembodohan.
Ternyata gagasan tentang nasionalisme tidak harus diterjemahkan sebagai semangat kaum pribumi yang meneriakan tentang gempitanya bangsa Indonesia serta penolakannya terhadap penjajahan oleh bangsa asing. Ia harus berani merebut masa depannya dari eksploatasi yang dilakukan bangsanya sendiri.
Dalam skala lain, penjajahan oleh bangsa sendiri juga meliputi upah buruh dibawah standar, TKW yang diperas oknum imigrasi, dikerjai petugas bandara ketika setibanya di tanah air , kucing garong yang mengkorup uang rakyat atau hak hak pendidikan dan kesehatan yang terabaikan.

Saat Van deventer meminta politik balas budi terhadap negeri jajahan yang telah memberikan kemakmuran luar biasa terhadap negeri Belanda. Ratu Wilhelmina baru menyadari kota kota Den Haag dan Amsterdam dibangun dari tanah, darah dan keringat negeri jajahannya. Politik Etika atau balas budi itu bagaimanapun bisa jadi sekadar politik basa basi, karena pemerintah kolonial tak pernah rela membiarkan negeri jajahannya maju. Ini juga bisa cerminan dari Pemerintah sekarang apakah hanya basa basi memberikan kemakmuran yang dijanjikan ?
Sungguh gila jika kita membandingkan pemerintah kolonial dengan Pemerintahan sah negeri ini. Tapi siapa yang bisa menebak, dalam roman Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca, sang penulis Pramudya disangka menganalogikan Pemerintah kolonial dengan pemerintahan orde baru. Dengan segala bentuk wajah dan tindakannya.

Jika seratus tahun yang lalu pemerintah kolonial Belanda yang konon kafir itu sudah memberikan konsensi perkebunan kepada para pengusaha kroninya, dengan kewajiban melaksanakan politik etikanya. Semestinya para konglomerat kroni pemerintah yang telah mendapatkan kentungan atas konsensi pertambangan, HPH, perkebunan atau perdagangan memikirkan politik etis jaman sekarang.
Boscha yang orang asing itu dimakamkan dalam sebuah taman di dalam perkebunan teh Malabar. Bahkan kini ada sebuah bendera merah putih kecil tertanam di tanah makamnya. Tak tahu siapa yang memasang. Ia hanya meninggalkan pabrik, perkebunan, dan laboratorium ilmu pengetahuan yang masih layak dipakai oleh negeri ini.
Siapa tahu seratus tahun kedepan ada sesuatu yang diwariskan oleh Aburizal Bakrie atau bahkan seorang Soedono Salim.