Ada pertanyaan yang selalu terus menggelitik. Kebebasan apa yang kita miliki dalam blog milik kita sendiri. Dalam artian bagaimana jika gagasan atau tulisan kita ternyata belum mampu memuaskan ekspektasi pembaca blog kita. Jika kita tak bisa menentukan siapa yang bisa membaca tulisan ini begitu tersebar di dunia maya. Bisakah kita bisa mengatur pengunjung ke blog kita sesuai selera kita.
Sebenarnya saya malas membahas topik ini. Tetapi saya memiliki sebuah pengalaman, pertama kali harus menghapus komen komen dari seseorang yang sebenarnya – mungkin – pembaca setia blog saya. Orang ini – sepertinya bukan bloger- ternyata cukup kritis dan sebagaimana saya juga, ia juga menyenangi sejarah.
Saya ingat pertama kali komen dari orang ini muncul sewaktu tulisan saya tentang Soekarno. Ia mempertanyakan, bagaimana saya dapat memperoleh informasi saat saat kematian Soekarno. Ia juga bertanya, apakah saya berasal dari keluarga militer.
Browsing Tag
Sensor
Parno
Posted on April 8, 2008
Dulu ada teman saya yang kecanduan narkoba sampai sedemikian parahnya sehingga kita menyebutnya ‘ Parnoan ‘. Ya, dari kata paranoid. Betapa tidak, saking takutnya dengan cahaya atau siang maka seluruh tembok rumahnya dicat warna hitam. Dan ia mengurung diri disana sampai malam tiba untuk kemudian baru berani keluar.
Akhirnya ia kehilangan semua teman temannya termasuk istri dan anaknya. What a waste life. Siapa suruh ngedrugs ?
Istilah ‘parno ‘ sangat lazim di komunitas ajeb ajeb bin dugem. Halunisasi yang berlebihan menstimulasi kelenjar waras di otak mereka untuk selalu ketakutan dengan hal hal yang diyakini bakal mengancam mereka. Langsung atau tidak langsung.
Rupa rupanya stempel Agama bisa membuat sebagian orang tiba tiba menjadi paranoid dan kehilangan akal sehat.
Antara Mak Erot dan Sensor Film
Posted on February 25, 2008
Saat persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai hiruk pikuk Lembaga Sensor Film, beberapa insan perfilman menyatakan, bahwa setelah menghabiskan investasi bermilyar milyar rupiah unuk sebuah film. Mereka tak berdaya begitu filmnya memasuki ruang sensor. Intinya lembaga sensor menjadi pengadilan terakhir bagi filmnya.
Apakah ini benar ?
Selalu ada saja yang menarik ketika ngobrol dengan petinggi BP2N ( Badan Pertimbangan Perfilman Nasional ). Ternyata menurut Undang Undang, jika ada perselisihan dengan Lembaga Sensor maka BP2N akan bertindak sebagai badan arbitrase yang menengahi sengketa tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, dalam Rancangan Undang Undang Perfilman yang akan diajukan menggantikan UU Film ( lama ), secara implicit sudah disebutkan sebuah lembaga penilai atau klasifikasi yang akan menggantikan fungsi Lembaga Sensor.
Hanya apakah pemahaman lembaga klasifikasi ini sama dengan apa yang dibenak teman teman Masyarakat Film Indonesia. Itu urusan lain.