Browsing Tag

Gus Dur

Berharap pada Jokowi – MMD

Beberapa hari setelah setelah sidang tahunan MPR pada tahun 2000, Moh Maffud MD diminta Sekretaris Negara, Djohan Effendi untuk datang menghadap Gus Dur. Akhirnya pertemuan mereka bukan di Istana
Negara, tapi di Jalan Irian No 7 Menteng. Gus Dur dan Alwi Shihab menerima Mahfud dengan hidangan kacang rebus, jagung rebus dan tempe goreng. Yang sangat mengesankan bagi Mahfud adalah, setelah enam belas tahun tak pernah bertemu atau saling kontak, ternyata Gus Dur masih mengingat dan memperhatikan track record pekerjaan Mahfud.

Dalam pertemuan ini, Gus Dur menawari jabatan Menteri Pertahanan yang mana sempat dikira Mahfud adalah Menteri Pertanahan, sehingga ia nyeletuk apakah Menteri Pertanahan yang terakhir dijabat Hasan Basri Durin akan dihidupkan kembali.
“ Bukan Menteri Pertanahan, tapi Menteri Pertahanan ‘ Jawab Gus Dur.

Mahfud diminta untuk menata persoalan militer di Indonesia sesuai dengan tuntutan demokrasi. Lebih tegas, Gus Dur meminta agar masalah militer harus diatur dengan hukum disertai langkah nyata untuk memposisikan secara tepat dalam politik dan ketatanegaraan.
“ Antum tahu bagaimana seharusnya militer itu diatur menurut hukum tata negara ‘ Kata Gus Dur.

Mahfud MD menjadi grogi karena tiba tiba harus berhadapan dengan militer yang sekian periode menjadi sosok tak tersentuh dalam tatanan politik Indonesia. Ia lalu menawar ke Gus Dur agar ia menjadi Menteri Kehakiman dan Yusril yang menjadi Menteri Pertahanan. Tapi permintaannya ditolak. Kembali Mahfud meminta agar jadi sekretaris Kabinet saja, dan Marsilam Simanjuntak yang jadi Menteri Pertahanan. Akhirnya Alwi Shihab mencolek pahanya dan memberi kode agar menerima saja penunjukan ini.

Dengan menumpang semangat dan dukungan gerakan reformasi, memang perlu keberanian untuk menata hubungan sipil – militer di Indonesia melalui langkah tegas dan nyata. Sekian lama militer menjadi ‘ penguasa ‘ bahkan dimulai dalam skala kecil ketika kondektur bus tidak berani menagih ongkos bus kepada mereka yang berbaju militer. Mahfud tahu tugas ini sangat berat. Ia , seorang sipil akan berhadapan dengan Jenderal jenderal yang mungkin alergi dengan segala kebijakan yang mengurangi privilege institusi yang dinikmati selama ini.

Harapan itu muncul kembali ke pundak Mahfud MD, ketika Joko Widodo menjadikan memintanya sebagai calon Wakil Presiden untuk periode 2019 – 2024. Ada harapan bahwa mantan Menteri Pertahanan dan Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan kembali menjadi ksatria untuk mengatasi carut marut masalah hukum di Indonesia.

Continue Reading

Mungkinkah sistem 2 partai di Indonesia

Beberapa bentuk pemerintahan Indonesia terakhir menunjukan tak pernah ada partai yang benar benar memenangi Pemilu dengan suara diatas 50 %. Dengan perkecualian masa orde baru – pemilu tidak diselenggarakan dengan demokratis – dimana Golkar bisa memenangi dengan angka 70 %.

Jauh sebelum masa kini. Pada pemilu 1955, tidak ada partai yang menguasai secara mayoritas. PNI 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4% dan PKI 16,4% dan beberapa partai kecil lainnya. Sampai pemilu sekarang, menjadi pelik karena pemerintahan tak pernah disokong oleh perwakilan partai yang kuat. Implikasi dari banyaknya partai membuat pemerintahan koalisi tak terhindari.

Persoalan lebih penting dari pemerintahan koalisi ini adalah persoalan tanggung jawab. Partai mana yang bertanggung jawab atas gagalnya sebuah pemerintahan untuk rakyatnya. Perwakilan proposional juga mengakibatkan semakin banyaknya partai juga menimbulkan bagaimana mengadili partai politik itu jika pemerintahan koalisi banyak mengakibatkan kesalahan.

Continue Reading

Masih perlukah simbolisasi Islam ?

Abu Maksum mungkin bisa menceritakan perjalanan hidupnya membela partai Islam di Indonesia. Dia Kiai kampung pinggiran kota Jakarta yang pada jaman orba setia membela partai Kabah. PPP. Apalagi ketika Jakarta tahun 1977 dimenangkan oleh PPP, dan Pemerintah Pusat menghukum mereka yang tidak memilih Golkar, dengan derap pembangunan yang tidak menyentuh kampungnya di dekat Mampang Prapatan. Seperti jalanan becek tidak beraspal.
Ia sadar bahwa orde baru memberangus ide ide Islam dalam politik termasuk menembaki mereka dituduh fundamentalis. Untuk itu Abu Maksum sangat benci kepada Soeharto. Dia menganggap Soeharto sebagai simbol kekuasaan kebatinan Jawa yang berlawanan dengan syariat.

Sampai suatu hari Soeharto naik haji dan menambahkan Muhammad didepan namanya. Soeharto juga membentuk organisasi cendikiawan Muslim. Bahkan dalam malam takbiran di Monas. Soeharto dengan suara serak terbata bata melantunkan takbir. Abu Maksum melihat dari siaran TV, serta merta bersujud. Dia bukan lagi Abu Maksum yang membenci Soeharto. Dia mencintai Soeharto.

Abu Maksum adalah potret dari jutaan umat muslim masih mementingkan perjuangan simbolis. Dengan kepentingan politik siapapun. Orang bisa memanipulasi orang orang seperti Abu Maksum. Datanglah kepada mereka dengan sorban dan berbicaralah dengan mengutip ayat ayat Al Qur’an dan Hadits. Mereka akan menaruh respek yang luar biasa, sekalipun sebelumnya anda membunuhi umat Islam. Rhoma Irama bisa mewakili ini juga. Setelah melihat rekonsiliasi Soeharto dengan Islam, Bang Haji bersedia menjadi jurkam Golkar pada pemilu 1997.

Dulu orde baru menganggap partai Islam sebagai barang terlarang. Jaman berubah. Kini muncul partai tanpa rasa kikuk menggunakan Islam sebagai asas. Bagi kalangan minoritas, fenomena itu tak perlu ditakutkan. Pertama karena penduduk Indonesia beragam, maka tak ada yang bisa menguasai Republik ini sendirian. Maka diperlukan loyalitas warga untuk mengikat ‘ rumah ‘ Indonesia, bukan dalam ikatan agama tapi pertalian ragam kelompok.
Kekuatan beberapa partai Islam bukan merupakan kekuaatan yang monolistis. Banyak tokoh atau umat Islam sendiri tidak masuk dalam partai Islam apapun. Ini menunjukan mitos “ ukhuwah ‘ Islam akan terus kuat dan berbentuk dalam beberapa wujud. Tidak harus dalam kesamaan platform politik. Dalam keadaan itu menuduh yang berbeda dengan ‘ kafir ‘. “ murtad ‘ atau ‘ halal darahnya ‘ tidak akan selalu laku.

Continue Reading