Browsing Category

BERBANGSA

Bagaimana bisa Bung Karno menyetujui Peraturan rasis ?

Aksi demo ( sebagian ) mahasiswa terhadap Pemerintahan Jokowi, menarik perhatian karena ada organisasi KAMMI yang mengusung sentimen keberpihakan kepada pribumi. Ini dianggap sebuah kampanye rasis, sehingga ada yang mention saya di TL untuk memperbandingkan dengan kebijakan jaman Presiden Sukarno.
Tepatnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 / 1959 dan ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Muljomiseno yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan yang diberlakukan mulai 1 Januari 1960, serta merta mematikan para pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha ditingkat desa. Lebih jauh lagi, menggoncangkan sendi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia, karena saat itu UU Kewarganegaraan tahun 1958 belum dilaksanakan, sehingga membuat kebingungan mana yang waga asli dan warga asing.

Orang Tionghoa tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun dilarang tinggal di tempat tersebut. Penguasa milter dengan sewenang wenang mengusir warga Tionghoa. Mereka yang diusir, bukan orang Tionghoa asing, tetapi juga orang orang Tionghoa yang berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 1946 telah menjadi warga negara Indonesia.

Dampak dari kebijakan ini, ada 136 ribu lebih warga Tionghoa menuju daratan Tiongkok, setelah Pemerintah RRT mengirim kapal dan mengundang mereka kembali ke tanah leluhur. Banyak kisah penderitaan mereka yang pindah akhirnya tidak betah, karena kendala bahasa serta budaya. Merasa tidak betah, mereka berusaha keluar dari daratan Tiongkok dan bermukim di Hongkong. Kisah kisah ini bergulir di Indonesia sehingga menurunkan minat mereka yang ingin pindah, sampai akhirnya surut sama sekali di akhir tahun 1960an.

Continue Reading

Megawati dan Indonesianya

Surat kabar halaman pertama ‘ Suara Merdeka ‘ yang terbit di Tasikmalaya 15 Juli 1947 terdapat iklan sebagai berikut,
“ Alhamdulillah. Dengan berkat Toehan, telah lahir pada kamis malam Djoem’at 23/24 Januari 1947 di Gedoeng Presidenan : Adiknya Moehammad Goentoer Soekarno Poetra. Kami beri kepadanya nama : Dyah Permata Soekarno Poetri alias Megawati Satyawati. Terima kasih kami oetjapkan kepada Prof. Dr. Raden Sarwono Prawirohardjo, Dr R Soeharto dan djoeroerawat Ny. Nani Soeradiatmadja “

Iklan yang terlambat 6 bulan itu, tidak dibuat oleh Bung Karno sendiri. Iklan itu merupakan spontanitas pers atas rasa suka cita kelahiran putri sang Presiden, yang menunjukan kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya.

Banyak yang menyangsikan kepemimpinannya, bahkan kerap diejek karena selalu diam. Kolumnis Rosihan Anwar pernah menyindir dengan membuat analogi patung Sphinx di Mesir, yang diam duduk mematung. Namun sejahrawan Asvi Warman Adam menyaksikan dalam Konggres III PDIP di Bali tahun 2010, dimana Megawati mampu bicara dengan bersemangat tanpa teks selama 2 jam penuh. Isi pidatonya menarik dan mampu membakar massa. Secara romantis, Prof Asvi menggambarkan, ‘ Saya seakan menyaksikan Soekarno hidup kembali dalam gema lantang Megawati ‘

Barang kali tidak ada pemimpin paska reformasi yang memiliki pengalaman hidup seperti Megawati. Ia diam menekan perasaannya, ketika diperintahkan ayahnya untuk menyiapkan nasi goreng buat mahasiswa mahasiswa yang menghadap Soekarno. Bagaimanapun ia tahu, para mahasiswa ini sedang berusaha menjatuhkan ayahnya. Setelah kejatuhan ayahnya, secara tragis ia juga harus menanggung konsekuensi sebagai anak Soekarno. Ia dipaksa keluar dari kuliahnya di Universitas Padjajaran.

Semasa orde baru, partainya di intervensi secara vulgar oleh rezim Soeharto. Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan titik balik bagi Megawati. Namanya dipuja puja oleh rakyat kecil dan menjadi simbol yang dizalimi. Tahun 1999 partainya memperoleh lebih dari 30 % suara, sehingga melapangkan jalan menjadi Presiden. Namun terjadi penolakan dari sebagian kalangan Islam terhadap Presiden perempuan.

Continue Reading

Tantangan kelas menengah

“Kita doa bersama untuk Pak Sabam. Terima kasih Tuhan, ketika orang mengatakan politik itu kotor, kami bisa melihat Pak Sabam yang mengatakan politik itu suci,” kata Ahok dengan khusyuk.

Itu bukan basa basi Ahok. Ini memang diucapkan Wagub Jakarta saat ulang tahun sesepuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini bisa jadi legitimasi, bahwa tidak ada yang salah dengan politik. Yang salah adalah orang orangnya. Persoalannya memang tak semudah itu ketika makin lama, rakyat ( baca : kelas menengah ) cenderung apatis dan tak perduli dengan politik. Berita korupsi, penyalahgunawaan jabatan, patgulipat oknum partai dan proyek menjadikan politik sebagai penyakit kusta yang harus dijauhi. Tingkat kepercayaan terhadap partai merosot drastis, sehingga angka Golput cenderung besar.

Tapi mungkin tidak sepenuhnya benar. Kelas menengah masih perduli jika ada ancaman terhadap keadilan dan pilar pilar demokrasi. Ini bisa dianalogikan sebagai koboi yang datang membela warga kota dari ancaman bandit bandit. Mereka akan pergi lagi ketika bandit bandit berhasil ditumpas, dan kota hidup aman.
Kita bisa melihat fenomena ini dalam hiruk pikuk di social media tentang kisruh KPK dan Polisi. Posisi kelas menengah dan kaum intelektual sebagai elit penjaga demokrasi dan keadilan semakin jelas. Dorongan kepada KPK untuk tetap kuat, membuat tidak mudah bagi mereka yang ingin mengancam KPK. Hastag #SaveKPK di twitter menjadi trending topics dunia. Ini tak bisa disalahkan, karena secara moral rakyat harus membela KPK.
Presiden Jokowi dan elite partai pendukung ( PDIP dan Nasdem ) menjadi tidak popular, karena dianggap melindungi koruptor. Kini mereka harus berhadapan dengan kelas menengah yang ironisnya adalah pendukung mereka dalam pemilu kemarin.

Continue Reading

Santa

…….He was dressed all in fur, from his head to his foot,
And his clothes were all tarnished with ashes and soot;
A bundle of toys he had flung on his back,
And he looked like a pedler just opening his pack.
His eyes—how they twinkled! his dimples, how merry!
His cheeks were like roses, his nose like a cherry!
His droll little mouth was drawn up like a bow,
And the beard on his chin was as white as the snow …….

A Visit from St. Nicholas, demikian Clement Clark Moor asal New York mendeskripsikan sosok khayalan dalam sajak menjelang Natal tahun 1822. Siapa sangka sosok ini kemudian menyebar dan merasuk ke dalam hidup orang Amerika. Ia menjelma menjadi Santa Clauss berkelana menggendong bungkusan berisi mainan, menjadikan icon yang digemari anak anak. Bahkan sampai di belahan bumi yang berjarak jauh dari Amerika, anak anak masih percaya untuk menaruh kaus kaki yang kelak akan diisi hadiah dari Santa.

Ternyata penggambaran Santa Claus tidak selalu seperti sekarang – pria periang berjanggut putih dengan kostum merah putih. Sebelum abad 20, ada yang menggambarkan Santa mengenakan kostum pemburu. Ia hadir menyerupai berbagai macam hikayat di Eropa. Ada yang mempercayai berasal dari Dewa Odin di Eropa Utara. Sebagian mempercayai Santa merupakan evolusi dari pendeta asal Turki, Saint Nicholas yang tentu saja badannya ramping mengenakan jubah uskup.

Santa juga berkolaborasi dengan budaya setempat, di Belanda Santa Clauss lebih dikenal dengan Sinterklass. Karena budaya kolonialisme saat itu. Sinterklass merasa harus dibantu ‘ bedinde ‘ pembantu bernama Peter, ‘ Zwarte Piet ‘ atau Peter Hitam. seorang budak Ethiopia yang telah dibebaskan. Sinterklass Belanda berkostum Uskup yang berbeda dengan Santa Claus Amerika.

Continue Reading

Demokrasi yang kita ingini

“ Demokrasi dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin pemimpin politik “ ( Bung Hatta ‘ Demokrasi Kita – 1966 )

Atas nama demokrasi kita bertengkar. DPR terbelah dengan versi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Partai partai politik masih belum selesai merumuskan susunan alat kelengkapan Dewan. Koalisi Merah Putih yang mendapat justifikasi UU MD3 yang memperbolehkan menguasai parlemen berdasarkan sistem paket, merasa tak perlu mengajak unsur Koalisi Indonesia Hebat. Sementara Koalisi partai partai pendukung Kabinet Jokowi – JK, merasa tidak adil dengan tidak ada perwakilan koalisi mereka dalam pimpinan Dewan. Bukankah mereka memiliki jumlah suara yang tidak kecil.

Ini membuat bukan saja anggota DPR, staff ahli dan sekretaris belum menerima gaji. Tetapi dalam konteks yang lebih luas. Para politisi melupakan bahwa rakyat di luar sana memperhatikan dan geleng geleng melihat baku hantam ini. Parlemen kita lupa bahwa kepentingan rakyat lah diatas segala-galanya. Res Republica. Demi kepentingan umum.

Lalu atas nama demokrasi juga kita bertengkar tentang pencantuman nama agama dalam kolom di KTP. Apakah ini juga hak warga dalam demokrasi ? Mereka yang tidak setuju dengan pengosongan agamanya dalam kolom agama menuding ini bagian sistematis untuk menghapuskan KeTuhanan dalam ruang hajat hidup warga negara. Demokrasi yang kebablasan. Apa kita mau dibawa menjadi Atheis ?

Sementara yang mendukung hak tidak mencantumkan nama agama, mengatakan apa urgensinya mencantumkan agama. Hak asasi kita untuk memilih agama masing masing. Praktek Islam KTP menjadi stigma yang menunjukan, agama hanya menjadi stempel, bukan nafas hidup mereka sendiri. Bahkan dalam UU No 24 tahun 2013 pasal 64 ayat 5 memang disebutkan penganut Kepercayaan boleh saja tidak mencantumkan dalam kolom agama.
Negara ternyata memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk menentukan isi kolom agama dalam KTP. Bukan harus mengacu pada 6 agama yang dianggap resmi.

Continue Reading

Melihat perspektif sejarah Papua

“ Kami melihat bagaimana wanita wanita desa untuk pertama kali selama hidup mereka pergi ke pasar dengan membawa ikan dan buah buahan untuk dijual, dan mereka memiliki uang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.

Karena selama pendudukan Belanda, mereka tidak mengerti manfaat pasar, karena Belanda mengimpor segala galanya sampai kepada buah buahan, sayur mayur dan batu arang sekalipun “

Itu adalah penggalan tulisan Fritz Molendorf, seorang jurnalis Republik Demokrasi Jerman ( dulu Jerman Timur ) yang terlibat dalam sebuah join production pembuatan film dokumenter di Irian Barat tahun 1963, tak lama setelah Irian Barat resmi diserahkan ke Indonesia. Ia menggambarkan sebagian besar penduduk masih hidup dalam ‘ abad kegelapan ‘ dibanding wilayah lain.. Mereka juga kurang paham apa itu merdeka, atau menjadi bagian dari Indonesia atau Belanda.

Mengenai tuntutan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sesungguhnya Belanda tidak mempunyai keberatan apa apa. Van Mook dalam perundingan Linggarjati mengatakan “ Jika kita mengakui Republik Indonesia ini, maka daerah Republik Indonesia adalah – Het out Nederlanss-Indisch Grondgebied “ . Bekas wilayah Hindia Belanda.
Belanda sendiri memakai klaim Kesultanan Tidore dengan alasan sudah sejak lama Kerajaan Tidore menguasai Papua. Walau pertanyaannya, apakah Tidore menguasai Papua hanya wilayah pesisir saja, atau seluruh pedalaman Papua ?
Dengan konsekuensi diatas, maka Irian Barat oleh penjajahan Belanda dimasukan dalam yuridiksi Hinda Belanda. Bukan wilayah jajahan tersendiri, seperti Suriname misalnya.

Dr. H. J Royen, wakil Kerajaan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Desember 1948 mengatakan “ Seperti yang saya terangkan semula, pertikaian ini bukan mengenai soal apakah Indonesia akan menjadi merdeka atau tidak. Semua pihak setuju bahwa apa yang dulu dinamakan Hindia Belanda, harus menjadi suatu negara merdeka secepat mungkin “ .

Jauh sebelum itu dalam sidang BPUPKI, pembahasan tentang batas negara memunculkan dua pendapat. Yamin setuju agar batas negara secara eksplisit disebutkan dalam Undang Undang Dasar. Sementara Sukarno dan panitia kecil, tidak menyetujui pencatuman hal ini. Selain itu Yamin ingin agar negeri seperti Malaya, Sarawak, Brunei, Kalimantan Utara ( Sabah ) dan Timor Timur masuk dalam wilayah Indonesia kelak.
Hatta selain mendukung Sukarno dan panitia kecil, juga tidak setuju jika negara Indonesia yang akan ditegakkan nanti, mencakup wilayah yang bukan bekas Hindia Belanda.

Continue Reading

Crowdsourcing

Bahwa banyak orang akan mampu menghasilkan keputusan yang sering kali lebih baik dibanding keputusan yang dibuat tiap tiap individu. Jangan sekali kali mengabaikan apa yang dikatakan orang banyak ( James Surowiecki )

Dari kutipan diatas yang menjadi intisari ‘ Wisdom of the crowd ‘, dimana publik menjadi sebuah acuan untuk kebijakan maupun sebuah kekuatan untuk menentukan jalannya masa depan negeri ini, seperti yang kita lihat dalam proses pemilihan Presiden.

Jelang pengumuman hasil penghitungan suara pemilu presiden Indonesia tanggal 22 Juli kemarin, berbagai kelompok masyarakat ingin ikut mengawal suara untuk memastikan hasil akhir yang diumumkan adalah hasil yang memang benar adanya. Banyak orang yang ingin mengawal menjadi bagian dari partisipasi publik.

Continue Reading

Jika nasionalis menang. Islampun tak kalah

Panglima Kopkamtib, Soedomo di permulaan Februari 1977 mengumumkan empat hal yang tidak boleh dilakukan selama kampanye. Tidak boleh mengintimidasi lawan lawannya, tidak boleh menyerang kebersihan pemerintah dan pejabat pejabatnya, tidak boleh merusak persatuan nasional dan tidak boleh mengeritik kebijakan kebijakan Pemerintah.
Mungkin dia akan kaget jika melihat Pemilu saat ini. Mengkritik pemerintah, sudah bukan hal yang tabu. Prabowo sebelum mengusung Hatta Rajasa sebagai cawapresnya, gencar mengkritik kebijakan SBY yang dituduhnya neolib. Tapi yang paling berbahaya adalah pemilu Presiden ini. Tiba tiba telah memecah belah rakyat.

Barang kali ini adalah pemilihan Presiden yang paling dramatis dalam sejarah republik. Tino Saroengalo, seorang pembuat film documenter, menyebut pemilu yang paling banal. Saya menyebutnya, brutal.
Secara sistematis dirancang propaganda hitam untuk menghancurkan Jokowi. Kebohongan, fitnah, dan rekayasa. Secara massive, Jokowi dituduh sebagai komunis, kafir, zionis, anti-Islam, Kristen, memiliki orangtua Cina-Singapura. Konsep Revolusi Mental dituduh sebagai gagasan komunis. Di sepanjang proses pemfitnahan ini, diedarkan bukti-bukti rekayasa, seperti foto, akte kelahiran atau bahkan surat nikah palsu.

Di luar itu ada pula pembuatan tabloid Obor Rakyat, yang disebar di pelosok desa dan pesantren pesantren. Dibuat pula surat palsu Jokowi yang meminta penangguhan pemeriksaan oleh Jaksa Agung. Lalu transkrip rekayasa wawancara Megawati dengan Jaksa Agung untuk membebaskan Jokowi dari tuduhan kasus korupsi TransJakarta.

Pemakaian kanal kanal baru seperti Youtube, diunggah rekayasa wawancara dengan Jokowi yang seolah-olah disiarkan stasiun televisi internasional Bloomberg. Demi kepentingan Prabowo, dilakukan manipulasi dalam film Prabowo Sang Patriot, serta rekayasa pengunduhan video yang memuji Prabowo oleh ilmuwan terkemuka AS, Geoffrey Robinson.

Continue Reading

Dwitunggal

“ Kami tidak meminta tentara sekutu mengakui Republik Indonesia. Kami hanya meminta anda untuk mengakui kenyataan, yaitu bahwa bagi perasaan rakyat suatu Repubik Indonesia dengan pemerintahnya telah berdiri.
Seluruh pegawai pemerintahan serta semua penduduk ( Indonesia ) siap sedia dalam membantu tentara Sekutu untuk menjaga ketertiban umum asalkan mereka ( penduduk ) tidak dilukai perasaannya.

Demikianlah surat yang ditulis dan ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta pada tanggal 1 Oktiber 1945 kepada panglima sekutu Timur Jauh ( supreme commander of the far eastern regions ) di Colombo.
Surat itu sebagai pernyataan politik dwitunggal tentang eksistensi negeri yang baru berdiri. Yang dimaksud ‘ melukai perasaan ‘ adalah bila tentara sekutu tidak menghargai hasrat bangsa Indonesia yang ingin hidup merdeka.

Kata Dwi tunggal memang mencerminkan hubungan dan kegiatan mereka. Semuanya dilakukan bersama, saling berkonsultasi sehingga saling mempercayai, sehingga apa yang dilakukan seseorang juga merupakan tangggung jawab lainnya.
Konperensi pers dilakukan berdua, termasuk datang ke rapat rapat. Ketika Sukarno menjanjikan surat wasiat ke Tan Malaka, ia berkonsultasi dengan Hatta sehingga Hatta merasa turut bertanggung jawab dengan memberikan perubahan.
Mereka berdua pula datang ke Surabaya untuk menenangkan rakyat disana yang berhadapan dengan tentara Inggris.
Ada semacam janji diantara mereka berdua, jika salah satu sedang di luar kota, maka pihak lain mengambil tanggung jawab yang sama. Ini menjelaskan pembentukan TKR ( Tentara Keamanan Rakyat ) bisa ditangani Hatta bersama Oerip Sumohardjo. Lalu Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945, Manifesto Politik tanggal 1 November 1945 dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945.

Continue Reading

Sumpah ( Korupsi ) Pemuda

Keputusan menggunakan bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda tahun 1928 ternyata membuat kebingunan para peserta. Mereka yang umumnya lebih paham bahasa Belanda merasa tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Salah seorang peserta, Sogondo Djojopuspito mencoba memakai bahasa Indonesia dalam pidatonya, namun penggunaan kalimat ‘ blepotan ‘ janggal tidak sempurna malah menimbulkan kebingungan dari peserta sidang. Sementara Siti Soendari, langsung memakai Bahasa Belanda dalam pidatonya. Ia mengakui tidak bisa berbahasa Indonesia.

Ada yang jauh lebih menarik, untuk pertama kalinya para pemuda ‘ memaksa ‘ dirinya menerima bahasa Indonesia sebagai simbol perjuangan melawan penjajahan. Setidaknya bagi mereka yang tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, akhirnya meminta maaf sebelum memulai orasinya karena memakai bahasa Belanda.

Ini pengorbanan para pemuda untuk melepaskan identitas etnisnya , mencoba memakai bahasa baru yang justru asing bagi mereka. Sesederhana itu sebagai simbol komitmen pemuda untuk nasionalisme negerinya.
Saat itu cukup para pemuda bergotong royong mencari untuk memenuhi kebutuhan ‘ event organizer ‘ penyelenggaraan kongres. Maruto Nitimihadjo , sebagai mahasiswa Recht Hoge School dan ketua Club Indonesia di Kramat Raya Jakarta, ikut menyumbang sedikit dari pendapatan tambahannya mengajar kursus jurnalistik.
Muhammad Yamin karena sudah mengusulkan memakai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dalam kongres ini, Mau tidak mau, harus kerja keras sebagai ‘ volunteer ‘ menjadi penerjemah, bagi yang kurang mengerti bahasa Indonesia dengan baik.
WR Supratman juga tidak pernah berpikir, berapa honor yang harus diterima, untuk memainkan melodi ‘ Indonesia Raya ‘ didepan peserta Kongres.

Lalu yang diharapkan jika kelak negeri yang dinamakan Indonesia ini merdeka? Ketika impian para pemuda akhirnya tercapai. Tentu belum begitu dipikirkan bagaimana mengelola negeri ini demi kemakmuran rakyatnya. Apakah mereka para pemuda akan tetap tulus, ikhlas dan mengesampingkan kepentingan pribadinya dalam mengisi kemerdekaan.

Continue Reading

Masih perlukah simbolisasi Islam ?

Abu Maksum mungkin bisa menceritakan perjalanan hidupnya membela partai Islam di Indonesia. Dia Kiai kampung pinggiran kota Jakarta yang pada jaman orba setia membela partai Kabah. PPP. Apalagi ketika Jakarta tahun 1977 dimenangkan oleh PPP, dan Pemerintah Pusat menghukum mereka yang tidak memilih Golkar, dengan derap pembangunan yang tidak menyentuh kampungnya di dekat Mampang Prapatan. Seperti jalanan becek tidak beraspal.
Ia sadar bahwa orde baru memberangus ide ide Islam dalam politik termasuk menembaki mereka dituduh fundamentalis. Untuk itu Abu Maksum sangat benci kepada Soeharto. Dia menganggap Soeharto sebagai simbol kekuasaan kebatinan Jawa yang berlawanan dengan syariat.

Sampai suatu hari Soeharto naik haji dan menambahkan Muhammad didepan namanya. Soeharto juga membentuk organisasi cendikiawan Muslim. Bahkan dalam malam takbiran di Monas. Soeharto dengan suara serak terbata bata melantunkan takbir. Abu Maksum melihat dari siaran TV, serta merta bersujud. Dia bukan lagi Abu Maksum yang membenci Soeharto. Dia mencintai Soeharto.

Abu Maksum adalah potret dari jutaan umat muslim masih mementingkan perjuangan simbolis. Dengan kepentingan politik siapapun. Orang bisa memanipulasi orang orang seperti Abu Maksum. Datanglah kepada mereka dengan sorban dan berbicaralah dengan mengutip ayat ayat Al Qur’an dan Hadits. Mereka akan menaruh respek yang luar biasa, sekalipun sebelumnya anda membunuhi umat Islam. Rhoma Irama bisa mewakili ini juga. Setelah melihat rekonsiliasi Soeharto dengan Islam, Bang Haji bersedia menjadi jurkam Golkar pada pemilu 1997.

Dulu orde baru menganggap partai Islam sebagai barang terlarang. Jaman berubah. Kini muncul partai tanpa rasa kikuk menggunakan Islam sebagai asas. Bagi kalangan minoritas, fenomena itu tak perlu ditakutkan. Pertama karena penduduk Indonesia beragam, maka tak ada yang bisa menguasai Republik ini sendirian. Maka diperlukan loyalitas warga untuk mengikat ‘ rumah ‘ Indonesia, bukan dalam ikatan agama tapi pertalian ragam kelompok.
Kekuatan beberapa partai Islam bukan merupakan kekuaatan yang monolistis. Banyak tokoh atau umat Islam sendiri tidak masuk dalam partai Islam apapun. Ini menunjukan mitos “ ukhuwah ‘ Islam akan terus kuat dan berbentuk dalam beberapa wujud. Tidak harus dalam kesamaan platform politik. Dalam keadaan itu menuduh yang berbeda dengan ‘ kafir ‘. “ murtad ‘ atau ‘ halal darahnya ‘ tidak akan selalu laku.

Continue Reading

Kristen Indonesia bukan Kristen penjajah

Berdasarkan literature yang ditulis A.Mulders dalam The Fransiscans in the Indonesian Archipelago, bekas bekas mengenai adanya orang Kristen di kepulauan Nusantara yang tertua berasal dari abad VII, ditemukan di Sibolga, Sumatera Utara. Akhir abad 14, beberapa rohaniwan Fransiskan dalam perjalanan ke Tiongkok mengungjungi pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Dengan kedatangan Portugis, setelah Malaka dikuasai tahun 1511, mulailah karya misi secara teratur. Fransiscus Xaverius memulai di Ambon, Ternate dan timur Halmahera antara 1546 – 1547. Semuanya jauh sebelum penjajahan Belanda.

Ketika Portugis dikalahkan Belanda di Maluku tahu 1605 sampai pulau terakhir, Sangihe direbut Belanda tahun 1677. Maka karya misi Portugis berakhir. Penduduk penduduk yang telah dipermandikan oleh misionaris Portugis dan Spanyol, atas perintah Kompeni dimasukan ke dalam golongan Protestan. Satu satunya pulau yang nampak istimewa karena tetap ada orang Katolik secara menyeluruh adalah Flores, beberapa pulau sekitarnya dan sebagian Timor, karena daerah tersebut masih dikuasai Portugis sampai 1859.

Belanda mengambilalih wewenang dan kekuasaan VOC ( Kompeni ) tahun 1799, membuat golongan Protestan menerima keistimewaan dalam penyebaran agama. Hal mana berakhir ketika Perancis menduduki Belanda, dimana Raja Lodewijk Napoleon pada 7 Agustus 1806 menetapkan konstutusi semua agama dinilai sama ( Protestan dan Katolik ). Dengan demikian sedikit banyak pengistimewaan terhadap Protestan ditiadakan.

Penyebaran agama Kristen di Indonesia bukanlah kebijakan Belanda. Berbeda dengan penjajahan Spanyol atau Portugis dimana menguasai tanah jajahan sekaligus untuk membawa firman Tuhan di muka bumi. Sehingga di seluruh negeri negeri jajahan mereka umumnya menjadi Katolik. Maka kolonialisme Belanda justru setengah hati menyebarkan agama mereka, dengan ketakutan akan muncul rasa kesamaan antara penduduk asli dengan golongan pendatang dari Eropa. Sehingga pada akhirnya ada 2 golongan, yakni Kristen jawa dan Kristen londo.
Penyebaran di Hindia Belanda dilakukan lembaga misi atau zending, tanpa campur tangan Pemerintah.

Continue Reading