Apa yang terjadi seandainya, Mayjend Pranoto menolak perintah MayJend Soeharto, dan tetap menghadap Bung Karno di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965, lalu Bung Karno memerintahkan menonaktifkan Panglima Kostrad yang mbalelo itu. Tapi sejarah tidak mengenal kata ‘ seandainya ‘. Bung Karno sudah kehilangan momentum dan kelak berujung dengan runtuhnya kekuasaannya. Kenangan akan momentum itu, yang membuat penguasa orde baru menjadikan 1 Oktober sebagai ‘ Hari Kesaktian Pancasila ‘. Sebuah legitimasi ketika Pancasila menjadi pemenang melawan komunis.
Selanjutnya penguasa negeri – tidak hanya Soeharto tapi pengganti seterusnya – selalu memperingati tanggal 1 Oktober di Monumen Lubang Buaya. Sebuah diorama sejarah dihadirkan lengkap dengan sumur yang menjadi kenangan bagaimana kejamnya para kaum komunis.
Sejak itu Pancasila dipakai sebagai propaganda dan justifikasi “kebenaran” rezim penguasa. Bagi rezim Orde Pancasila diposisikan sebagai alat penekan. Atas nama Pancasila, demokrasi bisa dipasung. Atas nama Pancasila, aparat boleh membunuh warga. Tidak heran, dalam sebuah film horror era 80an, ada adegan Kuntilanak berceramah tentang Pancasila didepan warga desa yang anehnya tidak ketakutan melihatnya.
Betapa seriusnya mempertahankan kesaktian Pancasila, bisa dilihat dari serangkaian pembelaan terhadap penumpasan pemberontakan komunis. Untuk menandingi “ Cornell Paper “ yang terungkap melalui Washington Post edisi 5 Maret 1966. Maka Nugroho Notosusanto dan seorang jaksa dalam Mahmilub, Letkol Ismail Saleh dikirim ke Amerika untuk melakukan penulisan. Dengan dibantu Guy Pauker dari Rand Corporation yang dianggap dengan CIA, maka keduanya berhasil membuat buku ‘ The coup attempt of September 30 Movement in Indonesia ‘ yang dibagikan kemana mana. Prestasi ini membuat keduanya mendapat tempat dalam pemerintahan Soeharto.