Ada dua tempat dimana saya sering berburu buku buku tua. Pertama, sebuah toko buku bilangan Cinere, dimana saya mendapatkan kumpulan tulisan Bung Karno – dari masa mahasiswa sampai pidato kenegaraan setiap 17 Agustus – dalam bundel tebal “ Di bawah Bendera Revolusi “ terbitan tahun 1964. Kedua, sebuah toko kecil di pojokan Pasar Festival, dimana saya mendapatkan kalender tahun 1966, kaset Chicha Koeswoyo, buku terbitan LPES tahun 80an, Album Cerita dari lima Benua, sampai buku buku lama cerita Winnetou.
Konon kata orang, sebuah karya tulis novel, roman, sastra ( termasuk film ) menunjukan peradaban suatu bangsa pada jamannya. Kata orang juga, semakin maju dan modern kita, semakin tipis batasan antara moral dan budaya. Tapi saya justru meragukan di negeri ini. Justru novel dan film film jaman dahulu lebih vulgar dan erotis daripada apa yang kita temukan jaman sekarang.
Browsing Tag
FILM
Antara Mak Erot dan Sensor Film
Posted on February 25, 2008
Saat persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai hiruk pikuk Lembaga Sensor Film, beberapa insan perfilman menyatakan, bahwa setelah menghabiskan investasi bermilyar milyar rupiah unuk sebuah film. Mereka tak berdaya begitu filmnya memasuki ruang sensor. Intinya lembaga sensor menjadi pengadilan terakhir bagi filmnya.
Apakah ini benar ?
Selalu ada saja yang menarik ketika ngobrol dengan petinggi BP2N ( Badan Pertimbangan Perfilman Nasional ). Ternyata menurut Undang Undang, jika ada perselisihan dengan Lembaga Sensor maka BP2N akan bertindak sebagai badan arbitrase yang menengahi sengketa tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, dalam Rancangan Undang Undang Perfilman yang akan diajukan menggantikan UU Film ( lama ), secara implicit sudah disebutkan sebuah lembaga penilai atau klasifikasi yang akan menggantikan fungsi Lembaga Sensor.
Hanya apakah pemahaman lembaga klasifikasi ini sama dengan apa yang dibenak teman teman Masyarakat Film Indonesia. Itu urusan lain.
Sensor Film ?
Posted on February 15, 2008
Selalu saja ada yang meminta saya menulis tentang hal ini, hiruk pikuk masalah persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai perlu tidaknya Lembaga Sensor Film ( LSF ). Jujur saja, sebenarnya saya malas. Pertama, saya takut tulisan ini menjadi buyest karena Masyarakat Film Indonesia adalah teman teman yang dekat secara konseptual maupun personal. Kedua, meminta pembubaran lembaga bentukan Pemerintah ini sama saja dengan kita meminta pembubaran babinsa, korem, kodam atau Majelis Ulama Indonesia. Kata almarhum Asmuni, ini hil yang mustahal.
Namun perkembangannya banyak suara mereka yang tidak mengetahui permasalahan ini, akhirnya menganggap bahwa kehancuran moral bangsa didepan mata karena para pekerja film menolak filmnya disensor. Umumnya mereka melihat pekerjaan lembaga sensor ini hanya dalam urusan ciuman dan adegan ranjang saja, Padahal tidak sesederhana itu.