Melihat perspektif sejarah Papua

“ Kami melihat bagaimana wanita wanita desa untuk pertama kali selama hidup mereka pergi ke pasar dengan membawa ikan dan buah buahan untuk dijual, dan mereka memiliki uang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.

Karena selama pendudukan Belanda, mereka tidak mengerti manfaat pasar, karena Belanda mengimpor segala galanya sampai kepada buah buahan, sayur mayur dan batu arang sekalipun “

Itu adalah penggalan tulisan Fritz Molendorf, seorang jurnalis Republik Demokrasi Jerman ( dulu Jerman Timur ) yang terlibat dalam sebuah join production pembuatan film dokumenter di Irian Barat tahun 1963, tak lama setelah Irian Barat resmi diserahkan ke Indonesia. Ia menggambarkan sebagian besar penduduk masih hidup dalam ‘ abad kegelapan ‘ dibanding wilayah lain.. Mereka juga kurang paham apa itu merdeka, atau menjadi bagian dari Indonesia atau Belanda.

Mengenai tuntutan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sesungguhnya Belanda tidak mempunyai keberatan apa apa. Van Mook dalam perundingan Linggarjati mengatakan “ Jika kita mengakui Republik Indonesia ini, maka daerah Republik Indonesia adalah – Het out Nederlanss-Indisch Grondgebied “ . Bekas wilayah Hindia Belanda.
Belanda sendiri memakai klaim Kesultanan Tidore dengan alasan sudah sejak lama Kerajaan Tidore menguasai Papua. Walau pertanyaannya, apakah Tidore menguasai Papua hanya wilayah pesisir saja, atau seluruh pedalaman Papua ?
Dengan konsekuensi diatas, maka Irian Barat oleh penjajahan Belanda dimasukan dalam yuridiksi Hinda Belanda. Bukan wilayah jajahan tersendiri, seperti Suriname misalnya.

Dr. H. J Royen, wakil Kerajaan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Desember 1948 mengatakan “ Seperti yang saya terangkan semula, pertikaian ini bukan mengenai soal apakah Indonesia akan menjadi merdeka atau tidak. Semua pihak setuju bahwa apa yang dulu dinamakan Hindia Belanda, harus menjadi suatu negara merdeka secepat mungkin “ .

Jauh sebelum itu dalam sidang BPUPKI, pembahasan tentang batas negara memunculkan dua pendapat. Yamin setuju agar batas negara secara eksplisit disebutkan dalam Undang Undang Dasar. Sementara Sukarno dan panitia kecil, tidak menyetujui pencatuman hal ini. Selain itu Yamin ingin agar negeri seperti Malaya, Sarawak, Brunei, Kalimantan Utara ( Sabah ) dan Timor Timur masuk dalam wilayah Indonesia kelak.
Hatta selain mendukung Sukarno dan panitia kecil, juga tidak setuju jika negara Indonesia yang akan ditegakkan nanti, mencakup wilayah yang bukan bekas Hindia Belanda.

Hatta menolak pikiran Yamin yang berdasarkan keperluan ‘ strategi perang ‘ dan ‘ pertahanan ‘ serta kegunaan ( doelmatigheid ). Ia kawatir pandangan Yamin akan memberi kesan imperialisme baru yang bakal ditolak oleh pergerakan nasional. Hatta mengatakan bahwa ia menginginkan Indonesia hanya meliputi bekas Hindia Belanda. Hatta juga mengatakan, jika rakyat Malaya ( Ia menyebut Malaka ) ingin bersatu dengan Indonesia, ia tidak menolak. Tapi itu terserah mereka.

Tapi Hatta terlihat kontradiksi dengan pandangannya sendiri. Jika ia menekankan wilayah Indonesia hanya bekas wilayah Hindia Belanda. Hatta malah menyebut jika Papua ( dalam sidang pembahasan BPUPKI, menyebut Papua. Bukan Irian ) tidak masuk dalam Indonesia karena berbagai sebab. Hatta menyebut tidak menjadi soal. Tapi kalau Papua masuk, juga diterima.
Apakah ini karena Hatta melihat bangsa Papua secara genetika berbeda jauh dengan umumnya etnis di sebelah barat ?

Setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian Belanda mendapatkan kembali wilayah Indonesia timur de jure and de facto. Memang Papua tidak terlibat dalam hiruk pikuk proses kemerdekaan. Penduduk disana juga tidak bertempur melawan pendudukan kolonial seperti penduduk di wilayah Indonesia lainnya.

Namun perlu dicatat, saat Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan konperensi bulan Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan yang membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat. Saat itu Frans Kaisiepo, hadir mewakili Papua Barat. Dalam konperensi itu pula, ia memberi usul nama IRIAN yang artinya’ sinar yang menghalau kabut ‘. Kata itu ia usulkan untuk mengganti ‘ Papua’ yang berkonotasi negatf.
Ketika jaman Trikora, kata IRIAN dibuat akronim – Aku ikut RI anti Nederland.

Dalam perundingan Konperensi Meja Bundar di Den Haag, tahun 1949 tercapai kesepakatan tentang penyerahan kedaulatan secara resmi kepada Indonesia dan khusus penyerahan Irian akan ‘ ditunda ‘ selama setahun. Sewaktu Indonesia menuntut penyerahan ini, Belanda melakukan tafsir ‘ ditunda ‘ yang diartikan sebagai dirundingkan kembali. Sejak itu hubungan Belanda dan Indonesia memanas.

Belanda memang tidak ingin wilayah ini jatuh ke tangan Indonesia, sejak tahun 1946, Belanda berusaha menjadikan berbagai wilayah di Indonesia sebagai negara federal yang bernaung dibawah Uni Belanda. Lebih dari itu, Belanda berkeinginan membuat Irian Barat sebagai penampungan bagi peranakan Indo yang bermukim di Indonesia atau warga negara Belanda yang di Eropa. Namun rencana ini tidak berjalan lancar.

Sebagai alternatif terakhir, Belanda berusaha menjadikan Irian barat lepas dari Indonesia, dengan membuat semacam negara boneka pada tahun 1961 yang mempunyai bendera dan lagu kebangsaan sendiri.
Walaupun hampir semua penduduk buta aksara, Belanda memfasilitasi pendirian Partai partai Politik dan organisasi seperti :
. Commite National Papua
. Front National Papua ( FPN )
. National Partij Papua ( Nappa )
. Partai Nasional ( Parna )
. Democratische Volks Partij ( DVP )
6. Partai Papua Merdeka ( PPM )
7. Kena U Embay ( KUE )
8. Partai Orang Nieuw-Guinea ( PONG )
9. Eenheids Partai Nieuw-Guinea ( EPANG )
10. Sama Sama Manusia ( SSM )
11. Persatuan Kristen-Islam Radja Ampat ( Perkisra )
12. Persatuan Pemuda Pemudi Papua ( PERSEP )

Pada tanggal Januari 1962, Presiden Sukarno menerbitkan Keppres No / 1962 yang menjadi dasar pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan Panglimanya Mayjend Soeharto. Oprerasi Jayawijaya secara resmi menyiapkan pasukan gabungan yang terdiri 7.000 pasukan linud, 4500 orang Angkatan Laut dan Marinir, serta 13.000 ribu pasukan infantri untuk memukul Belanda di jantung pertahanannya di Biak. Menjelang penyerbuan tanggal 14 Agustus 1962, ternyata di New York , Belanda dan Indonesia mencapai kesepakatan bahwa Irian Barat akan diserahkan ke Indonesia melalui PBB pada Oktober 1962.

Perjanjian itu menyebutkan Belanda harus angkat kaki paling lambat Mei 1963. Setelelah serah terima dari UNTEA Perserikatan Bangsa Bangsa ke Indonesia tanggal Mei 1963. Presiden Sukarno berpidato tanggal Mei 1963 dalam rapat raksasas di Merauke, Irian Barat yang dihadiri Gubernur Aceh, Hasjimi dan Gubernur pertama Irian Barat, E.J Bonay. Disana pertama kali Sukarno memperkenalkan nyanyian ‘ Dari Sabang Sampai Merauke ‘ yang diubah dari ‘ Dari Barat sampai ke Timur ‘.

Perlu dicatat dalam pidato Sukarno tanggal 23 Agustus 1945, ia mengawali pidatonya
“ Bangsaku sekalian ! Di Sumatera, di Jawa, di Borneo, di Sulawesi, Kepulauan Sunda kecil, Maluku. Dari Sabang sampai Merauke “. Sejak itu ungkapan ‘ Sabang sampai Merauke ‘ jadi wacana nasional.

Dengan dikembalikannya Irian Barat terhadap Indonesia tanggal 1 Mei 1963, maka Pemerintah Indonesia membentuk susunan pemerintahan daerah Irian Barat. Maka Partai dan Organisasi diatas, serentak membubarkan ( atau dibubarkan ) berdasarkan surat pengumuman dari Gubernur Irian Barat No 8/GIB/63. Termasuk disini pelarangan atribut, lambang Negara Papua Barat seperti Bendera, pamflet dan Lagu Kebangsaan ‘ Hai Tanahku Papua ‘.

Irian Barat tak otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Kesepakatan New York mengamanatkan agar Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat ( Pepera ) Irian Barat, paling lambat akhir 1969 dengan pilihan bergabung dengan Indonesia atau merdeka.

Berbagai usaha dan petisi dari rakyat Irian – asli atau tidak, mengupayakan menolak segala bentuk plebisit penentuan pendapat dari rakyat. Bagi mereka, ketika Belanda angkat kaki pada tanggal 1 Mei 1963, selesai sudah polemik keabsahan status Irian Barat.
Mereka beranggapan Indonesia tidak menganeksasi Irian, karena memang sejak dulu Irian masuk dalam wilayah bekas Hindia Belanda.

Untuk itu Ali Moertopo ditugaskan beraksi mencegah kemungkinan Irian Barat memilih merdeka. Sejak 1964, Ali Moertopo sudah ditunjuk Soeharto sebagai komandan operasi khusus, yang salah satu tugasnya termasuk membereskan masalah Irian Barat.

Dalam buku Jusuf Wanandi, Shade of Grey : A Political Memoir of modern Indonesia 1965 – 1998. Disebutkan Ali Moertopo berkata kepada Jusuf Wanandi, “ Bagaimana mungkin Irian yang direbut pada saat Soeharto memimpin Komando Mandala Trikora, lepas begitu saja ketika Soeharto menjadi Presiden ? Tak mungkin. Tidak akan terjadi “

Barangkali saat itu Indonesia tidak belum menyadari potensi sumber daya alam di Papua ( baca : Pegunungan Ersberg ). Lisa Pease menulis artikel berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” . Dalam artikelnya, Lisa Pease menulis jika kepemilikan Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kisahnya sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur – sebuah perusahaan Amerika yang hampir bangkrut, setelah runtuhnya rezim Batista di Kuba – melakukan pertemuan dengan Direktur East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di Belanda.

Menindaklanjuti laporan itu, Forbes Wilson melakukan survei di Gunung Ersberg dan wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulis dalam buku “ The Conquest of Cooper Mountain “. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang pernah ada, karena tidak perlu menggali lagi. Semua harta karun itu terhampar begitu saja di permukaan tanah. Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Gunung Tembaga karena gunung itu juga dipenuhi biji emas dan perak. Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Lalu pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut. Namun kerjasama itu tak pernah berjalan karena perubahan eskalasi politik. Sukarno menuntut Irian kembali ke Indonesia serta mengancam akan menerjunkan angkatan perangnya ke Irian Barat.

Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John F Kennedy agar mendinginkan Indonesia. Namun ironisnya, JFK justru sepertinya mendukung Sukarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika bersikeras mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung kekayaan yang luar biasa. Jika Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada artinya dibanding nilai emas di gunung tersebut.

Setelah tragedi G 30 S, para petinggi Freeport sudah mempunyai kontak tokoh penting di dalam lingkaran elit rezim baru Indonesia yakni Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo. Jenderal yang mengelola perminyakan nasional ini, merupakan orang kepercayaan Presiden baru Indonesia, Soeharto.
Secara khusus hubungan Ibnu Soetowo dan Freeport melalui jasa Julius Tahija, orang nomor satu di perusahaan minyak Caltex yang sebelumnya gagal di nasionalisasi Sukarno, karena intervensi Soeharto.

Mei 1967 Jusuf Wanandi diutus Ali Moertopo untuk memantau kondisi di Irian. Ternyata perekonomian Irian betul betul terpuruk. Penduduk kekurangan makanan dan barang barang kebutuhan rumah tangga sudah lama raib dari toko. Rakyat Irian membenci Indonesia karena dianggap berbeda dengan Belanda yang selalu memenuhi kebutuhan logistik penduduk Irian.

Ali Moertopo berpikir keras memulihkan perekonomian Irian, karena saat itu Indonesia tak punya uang. Lalu Ali Moertopo bekerja sama dengan Jery Sumendap, pemilik perusahaan perkapalan untuk menyelundupkan karet dan hasil bumi ke luar Indonesia.
Dari usaha penyelundupan itu terkumpul uang US $ 17 juta yang disimpan di Bank Singapore dan Malaysia. Semua uang itu dibawah kendali Ali Moertopo atas seizin Soeharto.

Dengan uang itu Ali Moertopo mendanai operasi khusus serta membeli barang barang kebutuhan pokok yang dikirim ke Irian. Team Ali Moertopo membeli tembakau merek Van Nelle dan bir kesukaan orang Irian sejak jaman Belanda. Barang barang itu didatangkan dari Singapura lalu didistribusikan kepada kepala kepala suku dan wakil rakyat.

Pada hari Pepera, Agustua 1969, Ali Moertopo memastikan agar pemungutan suara dhadiri oleh orang Irian yang pro Integrasi. Hasilnya sudah diduga, hasil Pepera menunjukan penduduk Irian barat ingin bergabung dengan Indonesia.

Dalam Pepera itu tidak mungkin dilakukan one man one vote, sehingga diwakilkan kepada tokoh masyarakat atau kepala suku. Hal itu karena faktor transportasi dan masih banyak wilayah Irian yang terpencil. Kenyataan ini dipahami oleh PBB dalam sidang tanggal 19 Desember 1969, mengukuhkan hasil Pepera menjadi Resolusi no 2504, dengan 84 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada satu negarapun yang menentang. Jadi secara hukum Internasional, Irian Barat sah menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Jadi ketika saat ini ada suara suara yang meminta kemerdekaan bagi bangsa Papua, sebenarnya harus dilihat dari kaca mata ketertindasan ekonomi dan hak hak hidup mereka yang terabaikan.. Jalan kemerdekaan atas dasar harapan penghidupan yang lebih baik bagi mereka. Bangsa Papua menjadi terkucil dalam skema negara Indonesia. Proses pembangunan yang dijalankan rezim orde baru seperti mendorong transmigrasi asal Jawa ke sana, dan banyaknya pendatang berdatangan ke tanah Papua untuk mencari rezeki. Justru membuat penduduk lokal semakin tertinggal, karena sumber perekonomian dikuasai pendatang. Belum lagi kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer membuat akumulasi penderitaan bagi rakyat Papua.

Dr. Benny Giay, seorang rohaniwan putra daerah sekaligus seorang sosial antropolog, pernah membuat bagan skema memori kolektif rakyat Irian. Dalam sebagaian ingatan sebagian rakyat, sejarah mereka terdiri dari beberapa babak, yaitu a) episode ketika orang Irian berkuasa atas tanahnya, b) episode kedatangan penginjil barat, c ) masa pendudukan Belanda, d) masa pendudukan Jepang, e) Kedatangan Indonesia, f) Papua merdeka, g) Terakhir, kedatangan Kristus. Jadi menjadi bagian Indonesia hanya tempat transit, bukan tujuan terminal akhir.

Melihat pola pikir rakyat diatas, maka penting untuk melakukan rekonstruksi memori koletif rakyat Papua melalui peran rohaniwan Kristiani yang cukup penting kedudukannya di masyarakat. Perlu direkomendasikan penulisan sejarah kekerasan di Papua agar tidak terulang lagi kasus kekerasan. Selain itu otonomi khusus, penegakan hukum, perbaikan hubungan ekonomi pendatang – penduduk lokal serta menghargai hak ulayat tanah adat.
Semua ini menjadi paket penawaran penyelesaian masalah Papua. Jika kita bangsa Indonesia tidak bisa menyelesaikannya, bukan mustahil Balkanisasi Indonesia dimulai dari sini.