Keberpihakan media TV dalam Kampanye

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia hasil munas 1993, Megawati Soekarnoputri pernah mengeluh kalau dirinya tak kalah cantik dengan bintang bintang sinetron di TV. Tapi kenapa tayangan wajahnya hampir tak tampak di televisi, baik TVRI atau TV swasta, tanyanya lebih lanjut. Uneg unegnya muncul pada HUT PDI di Denpasar tanggal 16 Mei 1993. Megawati secara terbuka menuntut TVRI agar lebih adil memberitakan berita seputar parpol dan Golkar. Seperti biasa protes itu dianggap angina lalu. “ Biarkan Parpol memprotes, TVRI tetap berlalu “.

Tentu jaman itu, siapa bisa melawan penguasa ? Hasil penelitian Harian Media Indonesia selama 3 bulan, April sampai Juni 1995, bisa sebagai dijadikan sample. Disebutkan TVRI menyiarkan kegiatan Golkar sebanyak 98 kali. PPP 10 kali dan PDI 2 kali. Sementara liputan ketua umum juga tidak seimbang. Harmoko menapat 38 kali. Ismail Hassan 10 kali dan Megawati 1 kali.

Menjelang pemilu 1997, Aliansi Jurnalis Independen mencatat total tayangan TVRI pada bulan Oktober – Desember 1998 adalah : Golkar 34 menit 18 detik. PPP 1 menit 20 detik, dan PDI 3 menit 9 detik. Itu diluar materi berita seperti temu kader Golkar, apel siaga dan sebagainya. Bahkan untuk HUT Golkar pada bulan Oktober 1996 , mendapat tayangan khusus berdurasi 3 jam non stop. PDI malah tidak mendapat ijin, dan massa PPP dikritik karena pawainya menyalahi aturan.

TV TV swasta yang notabene dimiliki patron patron penguasa, sama saja. RCTI , ANTeve. Selama pengamatan AJI 3 bulan itu, PPP hanya sekali masuk RCTI. Itupun berita negative, yakni calegnya yang ditolak Lembaga Pemilihan Umum. Itupun yang diwawancarai bukan orang PPP, tapi direktur BIA. Mayjen Farid Zainuddin.
Secara total RCTI meliput Golkar sebanyak 7 kali selama 8 menit, dan 7 kali di ANTeve selama 7 menit 11 detik. PPP hanya sekali di RCTI selama 55 detik, dan PDI hanya sekali di ANTeve selama 3 menit.

Kejadian 17 tahun lalu sungguh tak mengenakan bagi Megawati. Gambaran itu muncul kembali pada pemilu legislative kemarin. Bertanding dengan partai partai yang memiliki media TV memang butuh strategi. Hampir setiap hari, bahkan jauh sebelum masa kampanye. TV TV swasta sudah melakukan soft campaign. Termasuk TVRI yang melaporkan pandangan mata Konvensi Partai Demokrat selama 4 jam.

Repotnya, mereka tidak bisa dijerat karena iklan politik yang soft itu masuk ke wilayah abu-abu yang tidak bisa dikenakan sanksi sesuai aturan. Misalnya, sesuai Peraturan KPU, yang bisa disebut sebagai sebuah iklan politik, harusnya mengandung dan menyebutkan 3 unsur, yaitu nama, nomer urut, dan visi-misi. Namun dalam praktek, banyak ditemukan iklan politik hanya menyebutkan nama, sehingga KPI tidak bisa menindak kasus ini lebih jauh. Dengan kemasan berbeda, Program Kuis Kebangsaan WIN HT jalan terus di RCTI, walau diprotes sana sini.

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) telah menjatuhkan 84 sanksi kepada sejumlah lembaga kepenyiaran seperti televisi dan radio. Teguran yang diberikan kepada TV TV yang memberikan pemberitaan lebih lama terhadap partai afiliasinya dibanding partai partai lain. Sebagai contoh, teguran kepada Metro TV atas tayangan Tanggal 21 Maret 2014, yang dinilai lebih memberikan waktu relatif lebih banyak terhadap pemberitaan Partai Nasdem ketimbang parpol lainnya. Teguran serupa diberikan kepada Global TV dan RCTI, pada tanggal yang sama. Sebab, mereka dinilai memberikan porsi lebih terhadap pemberitaan untuk Partai Hanura.
TV One juga mendapat teguran karena melakukan wawancara selama 5 menit 20 detik, kepada salah satu Politisi Partai Golkar dalam program acara tanggal 30 April 2014.

Ironisnya semua lembaga penyiaran televisi free on air nasional baik swasta maupun televisi publik ( TVRI) secara sadar melakukan pelanggaran ketentuan aturan siar KPI selama Pemilihan Legislatif 2014.
Kita bisa melihat terlihat, ada 34 teguran yang dilayangkan KPI Pusat pada periode 20 September 2013 hingga 9 April 2014. Separuh pelanggaran tersebut dilakukan MNC Group yang berafiliasi ke Partai Hanura.
Partai ini juga yang selama masa kampanye resmi, melakukan paling banyak pelanggaran, sebanyak 38 persen. Tidak itu saja. MNC Grup secara sadar menayangkan iklan dengan nuansa menyerang, tidak meminta izin dari orang bersangkutan yaitu Jokowi, iklan serangan itu tidak jelas siapa yang memasang iklan.

KPI mencatat dalam pelaksanaan kampanye hari pertama, sejumlah stasiun televisi telah melanggar ketentuan mengenai penayangan iklan kampanye pemilu. KPI juga melihat ada potensi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS) yang dilakukan lembaga penyiaran dalam memberitakan kegiatan kampanye. Disebutkan Stasiun televisi yang melakukan pelanggaran penayangan iklan kampanye pemilu pada hari pertama adalah RCTI yang menayangkan 13 spot iklan partai Hanura. MNC TV yang menayangkan 13 spot iklan Partai Hanura. Global TV yang menayangkan 13 spot iklan Partai Hanura.
TV One yang menayangkan 14 spot iklan Golkar. ANTV yang menayangkan 15 spot iklan Golkar. Indosiar yang menayangkan 16 spot iklan Golkar. Metro TV yang menayangkan 12 spot iklan Partai Nasdem; dan Trans TV yang menayangkan 14 spot iklan Partai Gerindra. Sementara ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menyebut, iklan kampanye pada masa kampanye terbuka dapat dilakukan maksimal 10 kali per partai per hari di setiap lembaga penyiaran.

Pemilu 2014 ini terdapat sejumlah grup televisi yang dikuasai oleh figur politisi seperti Hari Tanoe dari Partai Hanura memiliki MNC Group (MNC, Global, RCTI), Surya Paloh dari Partai Nasdem memiliki Metro TV, Abu Rizal Bakrie dari Partai Golkar memiliki Viva (TVOne dan ANTV). Ada juga Chairul Tanjung yang memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat berkat jabatan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah pemilik Trans Corp (Trans TV dan Trans7). Sementara ada yang tidak terima juga, dan mengatakan SCTV dan Indosiar memiliki kedekatan dengan Partai Banteng. Saya justru menemukan bahwa teguran KPI terhadap Indosiar yang menayangkan Iklan Partai Golkar secara berlebihan.

Ada yang bilang kalau misalnya tidak dibantu TV, maka Hanura, Nasdem maupun Golkar tidak akan mencapai apa yang kita lihat perolehan suaranya. Bisa jadi. Bagaimanapun masyarakat pedesaan atau pesisir lama lama ‘ takluk ‘ juga dengan gencarnya serangan udara ini. Ini menjelaskan bahwa media secara terstruktur melakukan pembelaan terhadap kepentingan pemilik. Membantu mengemas si pemilik dalam framing pemberitaan serta mengurangi nilai jual lawan lawan politiknya.
Kita juga menyayangkan KPI, seperti dikatakan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, memiliki keterbatasan hukum dalam mendorong sanksi terhadap stasiun televisi yang melanggar aturan penyiaran kampanye.

Akhirnya partai partai yang tidak memiliki media TV menggunakan social media sebagai alat kampanye. Untuk KOTA KOTA BESAR penggunaan social media masih lumayan efektif, mengingat ada pergeseran mencari informasi dari TV ke media online. Survey lampiran dari Indopacifc Edelmann diatas, menunjukan tingkat kepercayaan pada TV yang bergeser. Fenomena media darling ini muncul dari media sosial, dengan merujuk Jokowi sebagai sumber berita yang terus dikejar kejar.

Megawati tentu masih pusing sebagaimana tahun 1993. Tetapi dia akan melihat ini sebagai perjuangan. Ketika saya hadir menyaksikan kampanyenya di Manado. Dia menyampaikan kegelisahannya sekaligus rasa optimisnya. “PDIP tidak punya TV, kasihan ya. Tapi saya punya rakyat. Dari mulut satu ke mulut satu mengkampanyekan PDIP “
Dan saya melihat puluhan ribu pendukung yang bergemuruh menyambut orasinya. Kalau sudah begini,siapa butuh televisi ?