Browsing Category

EKONOMI

Tentang Lockdown

Definition of lockdown. 1 : the confinement of prisoners to their cells for all or most of the day as a temporary security measure. 2 : an emergency measure or condition in which people are temporarily prevented from entering or leaving a restricted area or building (such as a school) during a threat of danger.

Lockdown tiba tiba menjadi istilah yang ramai diperbincangkan saat pandemik Covid 19 menjadi hantu yang menakutkan di seluruh dunia. Banyak orang di Indonesia meminta agar Pemerintah melakukan lockdown sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara seperti Cina dan Italy untuk mencegah penyebaran virus.

Para pemimpin Cina tampaknya berusaha menutupi ketika virus mulai terkuak secara luas awal tahun ini. Pihak berwenang pada awalnya memberangus dokter dokter yang berusaha memperingatkan masyarakat umum tentang virus baru yang mematikan itu. Tanpa adanya keterbukaan justru membuat penularan semakin menyebar. Sejak itu, Beijing mulai membalikkan secara agresif. Kampanye relasi publik yang digambarkan oleh pemimpin Cina Xi Jinping sebagai perang rakyat,  menggabungkan ilmu pengetahuan dengan teknik-teknik Maois sebelumnya.

Ketika penguasa memerintahkan lockdown kota Wuhan pada tanggal 23 Januari jam 2 pagi, maka banyak warga seketika menyerbu toko toko serba 24 jam untuk mengumpulkan bahan makanan yang bisa dibeli.  Ada juga yang mencoba kabur dengan kendaraan ke kota lain saat dini hari. Semakin pagi, situasi kota sudah terkunci ketika seluruh moda transportasi – bus, kereta, pesawat dan kendaraan pribadi dilarang beroperasi.  Selain itu aparat berjaga jaga di pintu tol atau perbatasan kota mencegah siapapun masuk atau keluar.  Pasukan militer menjaga kompleks perumahan dan melarang isi rumah untuk keluar rumah.

Continue Reading

Bekraf. Geregetan ?

Mantan Gubernur Jakarta, Ali Sadikin bisa dibilang memiliki visi yang luar biasa tentang bagaimana mengembangkan potensi seniman. Disamping membangun museum museum, dia juga mendirikan Pasar seni Ancol, Taman Ismail Marzuki, Pusat Perfilman Usmar Ismail. Ia juga menggelar ‘ Jakarta Fair ‘ yang kini bertransformasi menjadi Pekan Raya Jakarta, sebagai etalase produk produk unggulan dalam negeri. Karena ia mewajibkan bioskop bioskop di Jakarta memutar film nasional, maka Bang Ali juga seperti Kepala Bekraf sekarang yang rajin menghadiri pemutaran perdana film nasional.

Pada jamannya siapa yang berpikir mata rantai ekonomi kreatif ? Bung Karno ketika melantik Ali Sadikin hanya menitipkan, ‘ Jadikanlah Jakarta sebagai kota yang bersaing dengan kota kota besar dunia lainnnya ‘. Maka Bang Ali hanya memikirkan kelengkapan standar kota Metropolitan. Ia menyelenggarakan kontes ratu ratuan, Malam Muda Mudi, Festival Film Asia sampai sidang sidang dan rapat Internasional sehingga secara tidak langsung menumbuhkan pemahaman tentang event organizer.

Tapi itu dulu. Secara tidak langsung Bang Ali menjadi lokomotif Industri kreatif dalam skala yang sederhana. Berkaca dengan potensi yang bisa diraih, jika ekonomi kreatif ini dijalani serius, maka mimpi pemerintahan sekarang mencoba memfocuskan bidang ini.
Kalau Amerika punya Hollywood, Asia punya Korea Selatan. Negeri Ginseng itu bisa disebut negara yang sukses memasarkan industri kreatifnya, dengan andalan drama dan musik K-Pop. Lihat saja remaja di Indonesia sangat tergila-gila dengan muisk dan selebriti Korea.

Drama Korea memiliki skenario yang bagus dan karakteristik berbeda, terutama jika dibandingkan produk Amerika. Drama Korea, lebih berisi drama keluarga yang bisa diterima ke negara Asia lainnya, misalnya dengan nilai-nilai kekeluargaan, puitis romantis, model cinta kasih tak sampai. Coba bandingkan drama Amerika, yang banyak nuansa laga, serta mengeksploatasi hubungan bebas yang dianut. Drama Korea tidak menampilkan adegan yang negatif seperti itu, mereka mencoba menebarkan pesan dari dalam negerinya yang sarat budaya lokal.

Bagaimana dengan Indonesia ? Bisakah kita meniru Korea yang menjadi patokan cetak biru ekonomi kreatif Indonesia. Jokowi sudah terpukau dengan Lembaga Kreatif di Korea yang mengurusi hal ini. Tentu pejabat Badan Ekonomi Kreatif – Bekraf sudah melakukan studi langsung ke Seoul.

Namun selalu ada problem tidak mutu yang gampang ditebak. Dari sisi luar Bekraf. Masih banyak birokrasi dan betapa tidak sinkronnya antar departemen atau lembaga yang mestinya menopang tujuan Bekraf. Misalnya aturan larangan domisili usaha di virtual office yang akan berlaku mulai 1 Januari 2016, berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI. Padahal untuk start up pemula tidak akan kuat untuk menyewa ruang usaha karena belum tentu produknya laku, sehingga domisili usaha di Virtual Office sangat penting terutama bagi mereka yang berkecimpung di industri kreatif.

Saat dilantik menjadi Presiden Korea Selatan, pada Feb 2013, Park Geun hye sudah mengedepankan visi menciptakan ” Keajaiban kedua di Sungai Han ” melalui pengembangan ekonomi kreatif. Presiden Korea Selatan yang juga putri dari Park Chung Hee – Presiden Korea Selatan yang mati terbunuh tahun 1979, ditembak kepala intelejennya sendiri – menyadari bahwa bahwa ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan ekonomi baru, melalui konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fusi budaya dan industri.

Continue Reading

Tentang Kereta Cepat

Naik kereta api tut! tut! tut!
Siapa hendak turut.
Ke Bandung Surabaya

Bagi generasi anak anak masa lampau, tentu tak pernah pernah lupa lagu “ Kereta Apiku “ karya Ibu Sud. Sebagaimana lagu lagu ciptaannya yang lain, selalu mengajarkan bagaimana menjaga harmonisasi dengan lingkungan, alam dan keluarga. Suara tut tut tut barangkali menjadi simbol kereta yang bergerak lambat, ketika seorang anak melihat lokomotif menarik gerbong kereta

Ingatan lagu ini muncul ketika hiruk pikuk pembuatan Kereta api cepat Jakarta Bandung menjadi rebutan antara saudara tua Jepang dengan Cina. Jika lagunya Ibu Sud melihat dari cara pandang anak anak yang riang gembira. Proyek megaproyek dilihat dari cara pandang mercuar Pemerintah yang galau.

Sejak awal Pemerintah memutuskan tidak memakai anggaran belanja negara ( APBN ) untuk membiayai proyek ini. Bagi Jepang sendiri, skema kerja sama business to business adalah hal yang mustahil bagi proyek pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat. Infrastruktur publik membutuhkan puluhan tahun untuk balik modal, sehingga jaminan Pemerintah dibutuhkan.

Ini yang ditangkap Menteri BUMN, bahwa sepanjang Presiden memerintahkan menjalankan proyek tanpa anggaran dan jaminan Pemerintah, jadi dia membuka kerja sama swasta., maka dibentuklah BUMN baru, PT Pilar Sinergi yang beranggotakan PT KAI, Wijaya Karya, Jasa Marga dan PTPN VIII. Konsorsium ini akan bekerja sama dengan konsorsium Cina dengan kredit sepenuhnya dari China Development Bank. Komposisi saham Indonesia 60 % dan Cina 40 %.

Katanya konsorsium anggota konsorsium Indonesia tidak akan menyetor uang, hanya tanah atau jasa sebagai modal penyertaan. Misalnya Wijaya Karya hanya menyumbang jasa pekerjaan sipil, dan PTPN VIII akan mengkonversi lahan kebun tehnya menjadi kota baru dan lahan kereta.

Continue Reading

Bagaimana bisa Bung Karno menyetujui Peraturan rasis ?

Aksi demo ( sebagian ) mahasiswa terhadap Pemerintahan Jokowi, menarik perhatian karena ada organisasi KAMMI yang mengusung sentimen keberpihakan kepada pribumi. Ini dianggap sebuah kampanye rasis, sehingga ada yang mention saya di TL untuk memperbandingkan dengan kebijakan jaman Presiden Sukarno.
Tepatnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 / 1959 dan ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Muljomiseno yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan yang diberlakukan mulai 1 Januari 1960, serta merta mematikan para pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha ditingkat desa. Lebih jauh lagi, menggoncangkan sendi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia, karena saat itu UU Kewarganegaraan tahun 1958 belum dilaksanakan, sehingga membuat kebingungan mana yang waga asli dan warga asing.

Orang Tionghoa tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun dilarang tinggal di tempat tersebut. Penguasa milter dengan sewenang wenang mengusir warga Tionghoa. Mereka yang diusir, bukan orang Tionghoa asing, tetapi juga orang orang Tionghoa yang berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 1946 telah menjadi warga negara Indonesia.

Dampak dari kebijakan ini, ada 136 ribu lebih warga Tionghoa menuju daratan Tiongkok, setelah Pemerintah RRT mengirim kapal dan mengundang mereka kembali ke tanah leluhur. Banyak kisah penderitaan mereka yang pindah akhirnya tidak betah, karena kendala bahasa serta budaya. Merasa tidak betah, mereka berusaha keluar dari daratan Tiongkok dan bermukim di Hongkong. Kisah kisah ini bergulir di Indonesia sehingga menurunkan minat mereka yang ingin pindah, sampai akhirnya surut sama sekali di akhir tahun 1960an.

Continue Reading

Tentang BBM Subsidi

Urusan kenaikan harga BBM lagi lagi ‘rauwis uwis ‘, terus bergulir jadi perdebatan antara jadi atau tidak karena tersandera realitas politik.. Kalau jaman Pak Harto, tak perlu pakai wacana. Cukup diumumkan Harmoko setelah Berita Nasional. bahwa harga bensin akan naik tepat pukul 00.00. Setelah pengumuman itu, puluhan mobil – jaman itu motor masih jarang – sudah mulai mengantri di SPBU di seluruh penjuru kota.
Tapi ternyata kenaikan harga bensin jaman orba yang menyesuaikan dengan harga di pasar dunia. Bukan karena pengurangan subsidi. Karena bensin tidak disubsidi. Dalam sebuah talkhow di TV merah kemarin, rezim orba ternyata hanya mensubsidi minyak tanah.
Jadi ada salah kaprah tentang hak hak yang berhak menerima subsidi selama ini.

Saya pernah menulis 5 tahun lalu tentang penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
“ subsidi yang besar dalam pos APBN bukan melulu urusan BBM. Ada pos dana talangan BLBI yang hampir 100 trilyun. Kenapa bukan itu yang dipangkas. Lalu penghematan pos anggaran negara lain, yang kecil kecil tapi bisa menjadi bukit, seperti kenaikan gaji anggota DPR setiap tahun atau luberan biaya birokrat yang sepertinya susah sekali dipotong.
Lalu penjadwalan utang luar negeri yang jumlahnya 158 trilyun. Kenapa harus takut ? negara negara Amerikan latin bisa melakukannya dan kreditor di luar negeri tetap ‘ terpaksa ‘ mengikuti skema ini.
Yenni Wahid mengusulkan pajak progressive bagi perusahaan perusahaan minyak yang sedang menikmati booming kenaikan harga minyak. Ini bisa menjadi subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan terbukti sukses di di negara negara Amerika latin.

Continue Reading

Esemka

April 1993. Marimutu Sinivasan diundang oleh Presiden Soeharto ke Bina Graha. Saat itu penguasa orde baru itu mengatakan bahwa Indonesia masih mengimpor semua komponen otomotif dan menjadi sekadar perakit. Inti percakapan itu, Soeharto meminta pengusaha Indonesia harus bisa membuat sendiri komponen mesin serta memproduksi sendiri mesinnya.
Sebenarnya agak aneh, karena pabrik Group Texmaco ini bukan industry otomotif seperti Astra. Bukan juga punya pengalaman karoseri seperti Armada atau beberapa perusahan asal Magelang. Mereka awalnya lebih dikenal sebagai penghasil tekstil sampai mesin industri, termasuk mesin tekstil.

Lima tahun kemudian. Dua bulan sebelum turun dari kekuasaannya, Presiden Soeharto akhirnya meresmikan produksi perdana truk buatan dalam negeri sendiri. Ia memberi nama “Perkasa “ pada truk buatan pabrik milik Marimutu Sinivasan. Ini adalah kendaraan otomotif buatan dalam negeri yang pertama. Berbeda dengan merk ‘ Timor ‘ yang hanya ganti merk. Sementara body, mesin dan onderdilnya tetap dari KIA.

Namun keperkasaan Perkasa hanya sebentar. Ia keburu tenggelam seiring turunnya Soeharto. Tak ada yang salah dengan kemampuan mesin atau desain truknya. Problemnya selainnya rontoknya group Texmaco karena krisis moneter. Juga Texmaco tidak punya pengalaman urusan industry otomatif. Jual kendaraan truk, bukan urusan menjual saja. Tapi juga ada kesediaan spare parts, after sales service dan sebagainya.
Sementara pabrik truknya hanya di Karawang, Jawa Barat.

Kini demam mobil nasional kembali marak, dengan munculnya mobil ESEMKA yang dibangun anak anak SMK Solo dan pemilik bengkel Sukiyat. Walikota Solo segera menyambar propotype pertama mobil ini untuk kendaraan dinasnya. Lebih enak daripada Toyota Camry katanya. Sejarah seperti berulang, ketika tahun 1894, Pakubuwana X membeli Mercedes Benz Phateon, buatan Jerman sebagai mobil pertama di Indonesia.

Continue Reading

Menyongsong Masyarakat ASEAN

Menjelang proklamasi Kemerdekaan, team perumus BPUPKI sudah memikirkan batas wilayah. Pada tangal 10 Juli 1945, Mohammad Yamin saat itu sudah mengusulkan wilayah negara Indonesia yang meliputi negara Indonesia sekarang, ditambah seluruh daratan Papua, Timor Timur, Kalimantan Utara, serta semenanjung Malaya. Pemikiran itu didasarkan jaman keemasan wilayah kekuasaan Majapahit.
Untuk memperkuat pendapatnya, Yamin menyitir kitab Negarakertagama, buku karya Mpu Prapanca yang ditulis pada sekitar abad ke-13. Yamin membawa para peserta sidang untuk membayangkan era kejayaan Majapahit dengan wilayah kekuasaan yang luas, mulai dari Semenanjung Malaya hingga ke Papua.

Sementara Soekarno walau menolak ide Yamin, mengakui pernah membayangkan Pan Indonesia yang bahkan bisa mencakup wilayah Filipina. Di sisi lain Hatta mengatakan batas wilayah Indonesia hanya mencakup bekas jajahan Hindia Belanda saja.
Siapa sangka jika pemikiran itu bisa terwujud kelak tahun 2015. Tentu saja tidak dalam bentuk negara baru, tetapi dalam bentuk masyarakat baru. Sebuah masyarakat ASEAN yang melepaskan batas wilayah negaranya untuk kesatuan pasar ekonomi bersama.

Jika melihat kilas balik deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, menggambarkan sikap dan pemikiran negara negara Asia Tenggara untuk untuk bekerja sama daripada kepentingan sendiri, seperti konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Selain itu Philipina juga berselisih karena klaim Malaysia atas Sabah.
Serangkaian kegiatan diplomasi dari pemimpin di kawasan ini tidak hanya menghentikan konfrontasi dan perselisihan, tetapi juga mencari titik temu untuk kerja sama di masa depan.

Indonesia yang saat itu jumlah penduduknya sekitar 60 % dari populasi kawasan memainkan peranan yang sangat besar bagi terwujudnya kerja sama ASEAN. Bahkan sebagai negara besar, sejak awal posisi tawar Indonesia jauh lebih diperhitungkan oleh negara negara lain. Indonesia bahkan bisa menjadi negoisator dalam beberapa perselisihan seperti pemberontakan Moro di Mindanao, Philipina dan juga pertikaian di Kamboja.

Continue Reading

Tentang Laut kita

Mantan Presiden Soeharto memiliki hobby memancing di laut. Bisik bisik orang yang sirik bin dengki mengatakan bahwa ada marinir yang menyelam di bawah kapalnya selalu menyiapkan berbagai jenis ikan besar. Jadilah kita terbiasa melihat senyum sumringah Pak Harto dengan topi khas, dan cerutunya memperlihatkan ikan hasil tangkapannya.
Setelah Soeharto lengser. Saya menyelam di kawasan sekitar pulau semak daun dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Area pulau pulau tempat mantan penguasa orde baru ini selalu memancing dalam kawasan Kepulauan Seribu.

Ternyata memang ikan ikannya banyak, karena terumbu karangnya sehat. Siapapun yang memancing di sini pasti mendapat ikan. Tidak perlu jasa pasukan katak dari Marinir.
Hanya satu yang pasti. Bahwa selama masa kekuasaan Pak Harto, nelayan dan siapapun dilarang menangkap ikan di kawasan ini. Untuk menjaga kerusakan terumbu karangnya sekaligus memastikan supply ikan ikan untuk penguasa Indonesia.

Sampai sekarang area itu masih menyisakan ekosistem bawah laut yang relatif sehat. Menurut penelitian hampir 98 % terumbu karang di kawasan Kepulauan Seribu sudah rusak berat. Sisanya 2 persen, mungkin di sekitar pulau pulau tempat Pak Harto memancing dulu.

Continue Reading

Creative Industry Indonesia

Malam malam kemarin ketika mengupdate status di Face book. “ Im watching dvd The Case of Benjamin Button “. Mira Lesmana langsung menyambar memberi komen.
“ Pasti dvd bajakan, gw laporin lho deh..he he “.
Tiba tiba saya merasa aneh, sekaligus ada perasaan bersalah. Tentu saja Mira hanya just make of fun, walau saya yakin dia mungkin memiliki dvd dvd bajakan film film pilihannya. Hal hal seperti Ini membuat saya teringat mengenai konsep Industri kreatif Indonesia.

Tahun lalu saya dipanggil Departemen Perdagangan, bersama sama pelaku sektor industri kreatif, yakni periklanan, arsitekur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, film, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, serta riset dan pengembangan. Dalam rangka ikut merumuskan rancang bangun Industri kreatif Indonesia. Ini adalah proyek yang digadang gadangkan Menteri Marie Pangestu dan SBY dalam mendongkrak perekonomian bangsa.
Paradigmanya bahwa industri sumber daya alam kelak akan habis, dan industri jasa seperti kreatif menjadi sumber pemasukan devisa yang tak akan habis habisnya, bahkan terus berkembang.

Continue Reading

Republik Saudagar

Lelaki itu bernama Totok Suryawan Soekarnoputra. Dia mungkin tak meminta dilahirkan sebagai anak Presiden pertama Republik ini, Soekarno. Tetapi nasib yang mempertemukan ibunya, Kartini Manoppo menjadi istri kesekian dari Bung Karno. Sialnya, negara tidak mengakui status perkawinan orang tua mereka.
Negara hanya mengakui hak hak dan tunjangan untuk 5 istri sang Presiden.  Setelah turunnya Bung Karno, mereka diusir dan rumah megahnya di bilangan Cawang di sita negara.  Sejarah sekali memihak kepada pemenangnya.  The Winner takes it all.

Siapakah yang berhak menentukan apa yang mesti negara berikan untuk rakyatnya. Tentu tidak senaive JFK dengan semboyannya ‘ Jangan minta apa yang negara bisa berikan, tapi tanyakan apa yang bisa kau berikan untuk negaramu “.
Ketika krisis keuangan yang merontokan bursa saham. Membuat banyak orang orang kaya yang kehilangan segalanya. Sebuah sistem pasar yang hanya dinikmati segelintir – mereka pemilik modal besar – dan sedikit sekali pengaruhnya pada perkonomian nasional, dibanding kontribusi perbankan dan sektor riil.

Continue Reading

Ada apa dengan Krisis?

krisis-bursa.jpgSubuh pukul 2.30 Sabtu dini hari.  Hujan lebat baru saja berhenti membuat udara semakin dingin dan bau jalanan basah menyengat harum. Sendirian saya berjalan dari kantor Paman Tyo di kawasan mayestik, mencari taxi – yang tak ada – sampai di depan RS Pertamina.  Jalanan kosong, sepi dan daun daun luruh membuat saya mempercepat langkah. Diam diam saya menyesali keputusan saya nekad menembus malam jahanam ini.  Ada power book Macs, Nikon D 2 X dan Camera Mini DV di dalam tas saya. Membuat pikiran buruk berkelebat. Dibegal atau dirampok orang.
Namun berbekal ilmu kudu mestinya saya tak perlu kuatir. Kudu lari atau kudu teriak.

Ini bukan omong kosong. Saya mengalami masa masa menyeramkan, orang orang beringas akibat imbas krisis ekonomi dan huru hara 1998.  Jalanan sepi dan mencekam waktu itu, saya bersama jurnalis jurnalis luar dalam dan luar negeri harus dikawal tentara menembus jalanan Jakarta yang begitu saya kenal.  Ada rasa tak percaya bahwa masalah ekonomi dan urusan perut bisa meruntuhkan sebuah sistem.

Continue Reading